Kantor Pusat Golkar Nunggak Listrik, Pajak Hingga Gaji Pegawai

2nd January 2016 , 11:01 AM

Kantor Pusat Golkar Nunggak Listrik, Pajak Hingga Gaji Pegawai | Fiskal.co.id

Sumber Foto: rmol

Kantor DPP partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat terlihat sepi, Jumat (1/1/2016). Tak hanya sepi, saat malam tiba gedung besar tersebut juga bak pohon beringin tua yang gelap dan mencekam karena tidak ada lampu yang menyala. 

 

Menurut keterangan seorang petugas keamanan DPP Golkar yang enggan disebutkan namanya. Lampu di gedung tersebut memang sudah lama mati karena sekretariat DPP Golkar belum membayar tagihan listrik alias menunggak. Penunggakan pembayaran tagihan listrik telah terjadi sejak dua bulan lalu.

 

"Ya udah dicabut mas, kemarin katanya ada orang PLN yang ke sini. Kabarnya karena nunggak dua bulan. Jadi kalau malam gelap banget," kata salah seorang staf partai di Jakarta, Sabtu (2/01/2016).

 

Diungkapkan pria yang minta namanya tidak disebutkan itu, setiap bulan DPP biasanya membayar tagihan listrik sebesar Rp 140 juta rupiah. Artinya kalau dua bulan belum dibayar, tagihannya bisa sampai Rp 280 juta.

 

"Setahu saya angkanya segitu. Ya kayanya sih belum dibayar, buktinya listrik belum nyala," tutur pria yang sudah aktif membantu kesekretariatan Partai Golkar sejak era Akbar Tanjung itu.

 

Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan, membenarkan adanya pemutusan listrik di kantor DPP Golkar . Namun dia tidak tahu persis sejak kapan listrik di Kantor DPP Partai Golkar itu diputus.

 

"Iya sudah diputus listrik. Nggak tahu saya mulai kapan. Saya baru dikasih tahu (soal pemutusan listrik) tadi pagi," ujar Leo seperti dikutip dari Liputan6.

 

Menurut Leo, kantor yang sepi dan tanpa aliran listrik ini akibat tidak adanya pengurus yang sah. "Ini karena kosong dan nunggak, udah nggak ada yang bertanggung jawab lagi. Udah gelap gulita seperti (tempat) hantu buang anak," terang dia.

 

Disisi lain, Kubu Ical hasil Munas Bali mengaku akan melunasi semua tagihan gedung tersebut. "Tunggakan listrik, pajak dan gaji karyawan yang ditinggalkan kubu Ancol pekan depan akan kami lunasi," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo kepada wartawan, Sabtu (2/1/2015).

 

Bambang mengatakan, tak hanya tagihan listrik yang belum dibayar Agung dkk, tapi juga tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor Golkar. Jumlahnya tak sedikit, lebih dari Rp 1 miliar.

 

"Yang paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar 1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam," papar Bambang. 

 

Bambang belum tahu jumlah seluruh tagihan kantor DPP Golkar. Namun dia sudah mengutus stafnya untuk mendata seluruh tagihan-tagihan yang perlu dibayar. Bambang juga menyebut kantor DPP Golkar perlu perbaikan.

 

"Dan pastinya juga nanti perbaikan kantor yang rusak berat karena dipergunakan secara tidak bertanggung jawab selama setahun lebih mereka kuasai," ujarnya

 

Sebagai informasi, kantor DPP Partai Golkar di Kawasan Slipi ini memang mulai ditinggalkan dan tak terurus, terutama sejak dicabutnya SK Menkumham terkait konflik Munas Bali (kubu Ical) dan Munas Ancol (Kubu Agung Laksono).

 

Sebelum SK tersebut dicabut, kantor Golkar ini sempat dikuasai oleh kepengurusan Agung Laksono selama hampir setahun terakhir. Namun sejak keluarnya SK tersebut kepengurusan gedung tersebut menjadi simpang siur dan terbengkalai. *** kny (dtik, liputan 6)