Negara Dirugikan Puluhan Miliar, Kanwil Pajak Jakarta Utara Seret Pelaku ke Meja Hijau

15th January 2016 , 12:01 AM

Negara Dirugikan Puluhan Miliar, Kanwil Pajak Jakarta Utara Seret Pelaku ke Meja Hijau | Fiskal.co.id

Sumber Foto: Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Waluyo (tengah). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Kasus pidana pajak melibatkan tersangka beinisial CPT telah naik ke kejaksaan. Berkas penyidikan telah diserahkan oleh tim dari Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (14/1/2016).

 

Pihak Kejati membenarkan telah menerima pelimpahan berkas perkara pidana pajak yang telah merugikan negara puluhan miliar.

 

“Tersangka sengaja melakukan penyerahan barang kena pajak tetapi tidak menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut, serta tidak menyampaikan SPT/PPh sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp10.7 miliyar,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Waluyo di Jakarta sebagaimana dikutip dari pitunews.com (Kamis/14/1/2016)

 

Atas perbuatan tersangka, penyidik menjeratnya dengan Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b UU nomor 6 tahun 1983 jo UU No. 16 thn 16 thn 2000 dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara denda paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang.

 

Itikad Baik

Ditambahkan Waluyo, pada tahun 2013 pihak Kanwil Pajak Jakarta Utara telah memberi kesempatan kepada CPT untuk membenahi laporan pajak dan memperbaiki kesalahan yang terjadi di kantornya, PT HMS.

 

Namun demikian CPT yang merupakan Dirut PT HMS terdaftar sebagai wajib pajak di Kelapa Gading sejak 1993 itu tak memiliki itikad baik. Himbauan Kanwil tak diindahkan, tahun pembinaan wajib pajak 2015 lalu tak dimanfaatkan dengan benar.

 

“Saat mulai dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2013 kepada tersangka telah disampaikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahanya berdasarkan pasal 8 ayat 3 UU nomor 6 tahun 1983 jo. UU nomor 16 tahun 2000,” imbuhnya.

 

Dengan adanya kasus ini Waluyo berharap dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pengemplang pajak. Apalagi pada tahun ini, 2016 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang gencar-gencarnya melaksanakan tahun penegakan hukum.

 

Waluyo pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan ikut melaporkan bila ada penyimpangan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat (KPP/KP2KP) atau kring pajak 1500-200.