Bola Panas Pajak Daging Sapi, Menkeu Tuduh Mentan Biang Keroknya

29th January 2016 , 01:01 PM

Bola Panas Pajak Daging Sapi, Menkeu Tuduh Mentan Biang Keroknya | Fiskal.co.id

Sumber Foto: google

Masih soal pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap hewan ternak terutama Sapi yang membuat harga Daging Sapi melonjak di pasaran. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro pun enggan disalahkan terkait hal ini. 

 

Bambang mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pajak Sapi tersebut adalah Kementerian Pertanian dan para Pengusaha. Pasalnya, Kementerian Pertanian-lah yang meminta penetapan bea masuk sapi indukan. Padahal, seharusnya Kementan meminta penerapan kebijakan PPN sapi impor. 

 

" Ya tidak tau apakah mereka mengerti atau tidak PPN impor dan bea masuk.Tapi waktu itu mereka mintanya PPN impor. " kata Menteri Bambang saat ditemui di Gedung Sabang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (27/1/2016) malam.

 

Dan kini, lanjut Bambang peraturan tersebut telah dicabut. Meskipun pernah secara resmi diberlakukan sejak 8 Januari 2016 lalu, Kemenkeu memastikan belum ada ternak dan sapi yang dikenakan pajak tersebut. 

 

"Ini kan sudah direvisi" tegas Bambang. 

 

Menteri Pertanian, Bukan Kita ?

 

Dilain pihak, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan usulan aturan tersebut bukan datang dari Kementerian Pertanian (Kementan). Amran mengaku sudah mengecek ke jajarannya, dan ternyata Kementan tak pernah mengusulkan PPN sapi 10%.

 

"Nggak ada rekomendasi dari kita. Ini baru kami cek, tidak ada usulan itu," tegas Amran dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Hortikultura Kementan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

 

Amran meminta instansi-instansi lainnya tidak melempar kesalahan pada Kementan. Daripada saling menuding, lebih baik pemerintah bertanggung jawab bersama-sama.

 

"Nggak usah saling melempar, kita pemerintah satu, harus tanggung jawab bersama," tandasnya.

 

Sampai saat ini, belum jelas dari mana usulan PPN sapi tersebut berasal. Kemungkinan tidak diputuskan melalui rapat antar pejabat tinggi pemerintahan. "Mungkin itu hasil pembahasan di tingkat bawah," tutupnya. *** kny (okezone, detik)