Krisis Fiskal dan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Menuju Kemandirian Fiskal

16th January 2015 , 05:01 PM

Krisis Fiskal dan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Menuju Kemandirian Fiskal | Fiskal.co.id

Sumber Foto: BCmartin,com

Dalam empat prinsip dasar fiskal yang saya canangkan, kemandirian fiskal merupakan suatu kondisi dengan beragam wajah, multi facet. Dalam filosofi dasarnya, mandiri adalah kondisi yang tidak hanya lepas dari ketergantungan eksternal, melainkan juga bagaimana secara internal mampu menyiapkan kekuasaan, keleluasaan, sanggup dan sejajar dengan tantangan yang muncul.

Nah, kemandirian intinya adalah proses yang sangat individual, mandiri ada pada term term di mana individu melepaskan diri dari tekanan eksternal bahkan menguasainya dan menjinakkannya.  Masalahnya adalah, bagaimana suatu proses yang secara basik adalah proses individu bisa dilakukan secara bersama sama, dalam suatu kebersamaan kelompok, misalkan birokrasi?

Apakah masing masing kwardan dalam birokrasi tersebut harus seragam? Memiliki suatu motif, sistem, dan pokok serta fungsi yang sama? Agar bisa melakukan tindakan mandiri secara komunal. Jawabannya ya. Tapi tidak mesti seragam. Inilah yang saya katakan sebagai multi facet.

Saya ambil pengandaian, dalam sistem tubuh manusia, dalam upaya menekankan pekerjaan bersama, tidak ada satu bagian tubuh pun yang bergerak maju dan terus maju dengan meninggalkan atau menyakiti bagian lainnya. Ketika manusia makan, tidak mungkin jari telunjuk emoh kerjasama dengan si ibu jari saat memegang sendok, karena si telunjuk mengaku punya kesibukan lain. Ibu jari dan jari telunjuk sejatinya memiliki perbedaan karakter, dan bahkan memiliki tugas individu masing masing sesuai. Namun ada saatnya keduanya berkerjasama dan menghilangkan karakter utamanya, dan itulah yang dinamakan kekuatan komunal menuju kemandirian.

Siapa yang mandiri? Tentu tubuh secara keseluruhan, dan bukan ibu jari atau telunjuk lagi yang berkerja mandiri. Karena tuntutannya adalah bergerak melayani tubuh.

Birokrasi Mesti Bagai Dasamuka

Dalam hal ini, negara memiliki kondisi yang sama. Birokrasi walau memiliki karakteristik berbeda dalam setiap kwardan, atau kementerian, kegubernuran, seksi seksi, dll. Mereka melayani tujuan yang lebih besar.  Dalam fungsi melayani tujuan yang lebih besar, kemandirian fiskal adalah upaya, dan tindakan untuk membuat sistem kerja yang lebih efektif, agar semua facet, bagian bagian bisa saling membantu dan menolong yang lainnya. Bagai seorang Rahwana yang bertiwikrama menjadi dasamuka.

Anda baca di koran, media, nonton TV, curi dengar bahwa ada katanya kementerian kurang didukung oleh kementerian lain, atau suatu kementerian kurang anggaran dari kementerian lain. Anda marah.. kok bisa gitu? Tanya Anda? Lalu celetuk, presiden tidak becus, atau DPR brengsek.

Padahal situasi yang sangat menggelikan tersebut menunjukkan ada yang tidak memakai "kepalanya" dan lebih memakai hawa nafsu perseorangan dalam hal ini pimpinan kwardan atau pimpinan lembaga.

Saya ingin tanya pada Anda. Apakah setiap organisatoris yang baru saja menjabat dan melaksanakan term term terbarunya saat dilantik, pertama tama yang dia pikirkan adalah ingin bersaing dengan yang lain? Apakah mama dan papa Anda, saat Anda baru saja jadi PNS, dan berada birokrasi ngomong begini..

"Nak jangan bikin malu bapak dan mak. Kamu harus hebat."

Jika benar itu yang terjadi, maka Anda salah masukin barang bos. Anda salah kerjaan, cocoknya Anda jadi pedagang swasta.  Persaingan di dalam birokrasi untuk menunjukkan dirinya lebih lihai dari yang lain, adalah contoh dari budaya birokrasi rusak. Kalau ini yang terjadi pada tubuh manusia.. Jangankan mengangkat lemari, mengangkat bulu pun tidak akan bisa. So.. Mestinya orang tua Anda bilang,

"Nak, jangan bikin malu pimpinan."

Itulah spirit yang benar. Lantaran birokrasi bukan ajang politisasi individu. Birokrasi bukan ruang atau tempatnya para petualang politik, yang berupaya mengejar jabatan tertinggi untuk mendapatkan ketenaran dan akhirnya terus mengejar kekuasaan tertinggi. Hal macam inilah yang melahirkan konsep reformasi birokrasi.

Konsep reformasi birokrasi yang secara halus dibahasakan adalah menyamakan pandangan dari setiap stock holder dan pelaku birokrasi untuk menjamin kerjasama yang efektif demi kepentingan yang lebih besar, melayani orang yang paling berkuasa (the greater good, the grater one). Tujuan yang secara kasar dibahasakan adalah menyingkirkan ego sektoral, dan perilaku korup, individualisme, dan politisasi birokrasi dengan kepentingan pribadi.

Kedengaran seperti keluar dari konsep sosiologi orang orang surga? Tentu saja bila Anda menengok apa yang terjadi pada birokrasi kita di Indonesia. Jangan dikata, pikir Anda. Lalu apakah Anda akan berpangku tangan?

Sri Mulyani Legacy

Sri Mulyani Indrawati, di Kementerian Keuangan kita berhasil memulai reformasi birokrasi, walau bukan yang berhasil menutupnya penuh kegemilangan. Karena tolak ukur keberhasilan dalam reformasi birokrasi, bukan dari target peningkatan kinerja, seperti ada cemeti atau gaplokan melayang dari sembarang arah, dan tiba tiba semua orang menjadi fokus. Melainkan target berapa banyak mereka yang tersingkir dan bisa disisihkan, untuk menyisakan para "ksatria Jedi" di Kementerian Keuangan.

Dan kini dalam status on going. Alias masih terus berjalan. Efektif, belum karena ini bisa dilihat parameternya melalui tujuan "the Greater Good" yang telah saya sebutkan di atas. Dan saya tekankan pula masih ada krisis fiskal yang terjadi, walau Anda melihatnya kita tidak ada dalam kondisi krisis. Namun pada sudut pandang dari apa yang tersedia, dari apa yang dilakukan SDM nya, kita boleh jadi berada dalam situasi krisis fiskal.

Krisis fiskal adalah situasi kritis di mana dalam suatu periode, target target kebijakan tidak mencapai sasaran, dan berbuah defisit, ada ketimpangan antara pendapatan dengan pengeluaran, karena kebijakan periodik tersebut sehingga pemerintahan lumpuh tidak bisa membiayai beberapa sektor yang tercatat cakupan anggarannya.

Tapi, dalam sudut pandang yang lebih exposure disinari lebih terang, sebagaimana dalam catatan Antonio Spilimbergo, et al (2008). Krisis fiskal bisa muncul karena orang orang tidak sadar dengan adanya krisis di masa mendatang, dan akhirnya memakai alat kebijakan fiskal yang centang perenang, atau sebaliknya membuat kebijakan canggih tapi dengan SDM yang belum direformasi untuk sanggup melaksanakan kebijakan tersebut.

Apakah Indonesia krisis fiskal? Ya.

Karena walau kondisi finansial negara kita positif, hutang hutang luar negeri terjadwal baik, pertumbuhan ekonomi tengah ajeg, dan menjadi sumber iri negara negara lain, sejatinya negara lain bukan iri karena positifnya kondisi kita. Tapi iri geregetan karena apa yang kita lakukan dipandang mereka sebagai jalan di tempat. Bayangkan saja, dalam situasi serba ada, rupiah masih rentan. Beberapa post bahkan belum terbiayai. Infrastruktur mangkrak kehilangan alokasi bujet. Dalam kurva ekonomi positif, rasio gini malah melebar. Dalam posisi pemerataan dan desentralisasi, masih ada jeritan separatisme dan tuntutan otonomi khusus, bahkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Kita sedang krisis fiskal. Posisi yang lebih banyak menyia nyiakan tenaga untuk meraih recehan dibandingkan konsentrasi penuh mencapai progesifitas bergudang gudang insentif. Dan ini dikarenakan sifat on going dari reformasi birokrasi berada dititik melaju landai dan perlahan. Kita ada target menghindari pendapatan menengah (middle income trap), tapi sense of crisis belum disetel pada volume maksimal.

Tapi inilah Indonesia bung, memang sedang krisis fiskal, masih saja ada katup parasut selanjutnya yang menyelamatkan kita dari kejatuhan sendiri. Apalagi kalau bukan saat ini kita tengah memasuki era minyak murah. Era yang dimulai dari pertengahan tahun 2014 lalu di mana load dari beban yang kita pikul sebagai anak bangsa berkurang setengahnya. Saat sebelumnya kita kerja keras demi memenuhi suatu standar layak, dengan munculnya era minyak murah, kita berkerja dalam standar namun bertambah insentifnya.

Saya jadi khawatir era minyak murah ini bisa menjadikan reformasi birokrasi kita mundur ke belakang, karena orang orang mulai berpikir bahwa semua ini terjadi karena mereka telah melakukan sesuatu yang hebat.

Era minyak murah sejatinya angin surga dari luar jendela. Atau terjadi karena orang lain di luar atmosfer diri kita, tengah melakukan sesuatu. Ini di luar kendali dan prestasi kita. Namun bagi mereka yang bergerak ke arah kemandirian fiskal ini adalah tantangan dan peluang untuk menambah kredibilitas  dan memanfaatkan secercah pengalaman reformasi birokrasi kita yang berjalan masih dalam situasi gerilya.***


Erwin Eka Kurniawan, SE, MSi - Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia