Simpul Fiskal : Saat Kementerian Tidak Butuh Sosok Ambisius yang Egois

15th February 2015 , 02:02 AM

Simpul Fiskal : Saat Kementerian Tidak Butuh Sosok Ambisius yang Egois | Fiskal.co.id

Sumber Foto: sumber Berita Satu

Ada perbedaan besar antara duduk semeja dengan kawan makan biasa, dengan duduk semeja dengan kawan makan ambisius. Dengan kawan makan biasa, kita bisa ambil filet ikan, atau yang paling enak semenit dua menit kemudian, lalu comot. Tidak ada perlawanan berarti pada saat kita main comot makanan paling enak. Namun, bila semeja dengan kawan makan ambisius, nasi yang menempel di bibir Anda pun bisa disosornya.

Tapi kawan makan biasa pun bukan berarti kawan makan yang tidak ambisius, mereka menyimpan dendam pada formasi yang Anda telan di meja makan, dan di lain waktu giliran mereka yang curi waktu comot, selagi Anda meleng. Anda lantas keki dibuatnya dan begitu seterusnya kisruh di meja makan itu terjadi.

Di meja makan akhirnya kita membutuhkan suatu kawan baru, yakni kawan yang sinkron. Kawan yang memberi simpul untuk kita tarik, dan kita pun memberikan dirinya simpul untuk ditarik. Itulah analogi untuk simpul fiskal.

Apabila simpul tersebut di ibaratkan fiskal, dan orang orang di Meja itu misalkan para menteri yang menjabat posisi strategis, hasilnya adalah kesejatian dari kebijakan Smart Grid yang diterapkan oleh Menko Perekonomian. Yakni suatu pengkondisian di mana dalam meja makan kita meleng berkali kali tapi kawan makan kita sudah menjatah apa yang kita butuhkan darinya, apa yang kita inginkan. Dan kita lakukan hal yang sama dengan apa yang “ideal” nya kawan kita inginkan tersebut.

Simpul fiskal atau fiscal synchronize pendeknya adalah upaya “mengerti sinyal fiskal” dan mampu menjalankan koordinasi antara masing masing kementerian tanpa adanya pengiriman pesan verbal yang intens antar kedua kementerian atau birokrasi dan firma yang saling berkerjasama dalam suatu lingkungan tertentu.

Yang umumnya terjadi, di mana apabila kementerian harus berjam jam dialog satu meja merumuskan suatu keputusan, maka ada kemungkinan hasilnya deadlock atau buntu, bahkan tidak jarang feud, atau perang mulut sama sama mengandalkan pihaknya lebih benar, lebih presisi, dan lebih penting dari yang lain.

Sejatinya, tidak ada yang lebih presisi dalam lingkungan kerja yang sama, sebagaimana tidak mungkin dalam tubuh manusia kaki harus sama panjang dengan lengan, mata harus sama besar dengan bibir. Aneh dong! Negara juga mengambil kondisi seperti tubuh, di mana tangan, kaki, mata dalam skup masing masing harus integral dan menjalankan fungsi maksimal dengan saling menyokong, saling tersinkronisasi, dan berpikir sebagai keseluruhan.

Kita ambil contoh Kementerian era presiden Jokowi yang koordinasinya terkesan ruwet, karena adanya one atau two man show berkaitan dengan budaya baru birokrasi pemerintahan bertemakan Indonesia Hebat.

Dengan simpul fiskal yang baik, apabila menteri Susi Pudjiastuti dari KKP tidak perlu berteriak butuh kapal ini itu, atau butuh dukungan ini dan butuh dukungan itu, karena menteri menteri terkait sudah mengusahakannya dengan meminta apa yang Susi butuhkan, dan mampu “menalar heuristik” kebutuhan Susi di masa akan datang, berkaitan dengan ambisi kementeriannya. Nalar heuristik bagai cenayang, bukan berarti sok tahu pada kebutuhan rekanan firma dan portofolionya, melainkan mencoba mengerti, dan bergerak berdasarkan landasan konstitusi dan garis komando dalam RPJMN yang sudah diputuskan bersama.

Bukan Komunikasi, Bukan Apresiasi, Tapi Sinkronisasi
Tidak ada istilah “kami sibuk Anda urus urusan Anda” dalam suatu pemerintahan yang memperhatikan simpul fiskal. Dan tiap tiap kementerian selaiknya memahami fungsi dan tujuan kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan posisi fiskal negara. Setiap kementerian yang menjalankan fungsi simpul fiskal, akan berkerja pula mengacu pada pencapaian dari kementerian lainnya pada tahun fiskal sebelumnya.

Dalam hal ini di Indonesia mengacu pada tahun kalender. Kementerian Industri Perdagangan misalnya, berkaitan dengan upaya swasembada pangan Kementerian Pertanian akan mampu membaca dan mengolah data data tahun fiskal dari Kementerian Pertanian tersebut untuk merumuskan persiapan kebijakan impor dan bantalan empuk bagi rekannya.

Dan kementerian perdagangan juga akan rajin membaca hasil data tahun fiskal Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) berkaitan dengan ambisi ekspor mereka, di mana berlaku sebaliknya KKP akan menjadi pelanggan setia setiap keluarnya data tahun fiskal dari Kemenindag bisa "menyuapi" Kemenindag dengan apa yang disukai oleh portofolio tersebut berkaitan dengan target targetnya .

Dus, tanggungjawab ini semata bukan "barang" nya Menko Ekonomi yang tanpa portofolio itu. Menko walau tampak bagai dirijen dari kementerian "di bawahnya" lebih bermanfaat menjadi akselelator dibandingkan supervisor dari simpul fiskal, dan kesuksesan suatu portifolio akan menjadi dan membawakan kesuksesan pada portofolio dan departemen lainnya.

Sinkron dan mengenali simpul fiskal masing masing, juga demikian mengerti pada "UUP" ujung ujungnya pajak, yang diupayakan pemerintah terkumpul dalam suatu portofolio di bawahnya. Dan berkaitan dengan suatu firma swasta, simpul fiskal berkaitan dengan "UUD" ujung ujungnya duit, atau keuntungan yang diperoleh dari saling sinkron. Karena itulah pekerjaan suatu departemen dan portofolio bukan sekedar menjalankan tugas yang diemban dari sisi individu nya. Melainkan melihat tujuan yang lebih besar.

Bila Forecasting Lesu
Dan ini akan memudahkan suatu pemerintahan atau perusahaan dalam menghadapi kendala data data makro ke depannya. Dengan mengenali tiap simpul fiskal dalam tujuannya lebih besar. Apabila data menunjukkan tren penurunan global yang dihadapi suatu kementerian atau departemen firma swasta, maka kementerian tersebut bersedia melakukan pengetatan anggaran langsung dari atas, alias menurunkan porsi anggarannya karena mengenali anggaran sebesar apapun tidak akan memberikan negara keuntungan yang besar, alih alih hanya akan menjadi bebanan defisit di kemudian hari.

Tapi kita mesti memahami -kasus Indonesia, anggaran masuk dalam wilayah politik, dan setiap "jatah" kementerian sudah ada "pawangnya" di legislatif. Maka pengurangan anggaran itu sulit dilakukan, realistis saja toh? Maka demi mengakalinya, kementerian yang menghadapi forecasting global yang buruk yang akan membawa defisit pada negara, jika memaksakan programnya, mulai fokus pada simpul fiskal kementerian lainnya. Bantu dan maksimalkan anggaran pada kementerian lain.

Kenali Pula Simpul Fiskal Pemain Dunia
Perlu diingat pula. Kementerian di wilayah ekonomi akan selalu berhadapan dengan kecenderungan dan tantangan di luar lebih gigantis secara eksternal dari bebanan kementerian lainnya.

Karena ekonomi adalah "pasar" dan pasar sudah saling terkoneksi dalam globalisasi, di sini pula pentingnya bahkan setiap kementerian mengenal pula simpul fiskal yang ada pada pemangku kepentingan dunia melalui organisasi ekonomi seperti IMF, World Bank, WTO, OECD, dan banyak lainnya. Masing masing organisasi tersebut terkadang ada di meja makan kita, ikut menambahi menu dan mengambil menu dari piring kita, beririsan dengan kerja tiap tiap kementerian.

Fungsi simpul fiskal juga bisa di gunakan di sini dalam sirkumtansi terbatas. Karena kita mengenal tujuan kapital dari organisasi ekonomi dunia, maka kita berupaya ambil untung sebesar besarnya dari kemampuan forecasting mereka yang "tangan pertama" mengobok obok pasar dunia, dan dari petunjuk serta resep resep yang ada setiap kementerian bisa memberikan apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan apa yang mesti dilakukan. Melanjutkan produksi atau tidak?

Sebaliknya, dengan cara yang sama organisasi ekonomi dunia mesti membaca data data tahun fiskal kementerian di Indonesia, apalagi bila urusannya menyangkut komoditas yang mempengaruhi nasib perusahaan global, nasib nasib pajaknya, hingga defisit suatu negara pada krisis regional, dan seterusnya. 

Pada akhirnya secara jujur simpul fiskal akan membuat pelaku ekonomi dalam suatu kementerian, dan firma lebih sebagai saluran, sebagai bagian dari interkonektifitas ekonomi hingga ke tingkat dunia, dibanding bagai suatu sistem tersendiri yang bertujuan keuntungan demi keuntungan semata.

Bukan berarti mengejar keuntungan dan prestasi itu buruk. Tapi dalam teori kesinambungan fiskal, keuntungan besar dari suatu cabang dan ranting, bukan berarti keuntungan bagi seluruh pepohonan. Jangan lari sendiri, jangan berpikir suatu prestasi individualis, bukan untuk itu negara menciptakan Kementerian dan portofolio di bawahnya.****

Erwin Eka Kurniawan, SE, MSi - Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia