Apakah Jokowi Sang Satrio Piningit, Atau Pemimpin Dari Masyarakat Piningit?

17th October 2015 , 01:10 PM

Apakah Jokowi Sang Satrio Piningit, Atau Pemimpin Dari Masyarakat Piningit? | Fiskal.co.id

Sumber Foto: keak.gr

Saat Prof Yuddy Chrisnandy, yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), memberikan kata pengantar pada buku saya "Empat Prinsip Dasar Fiskal", beliau menekankan perlunya Indonesia merubah mindset dari mencari sosok Satria Piningit menjadi mencari dan membentuk Masyarakat Piningit.

Ya. Anda, saya, kita semua mesti dengan efektif menghentikan upaya menunggu, mencari, menggali sosok Satria piningit untuk "dikorbankan" menyelesaikan semua masalah kita. 

Satrio Piningit adalah istilah atau wacana nusantara yang disebut-sebut di alam lampau, tentang munculnya sosok besar, pahlawan yang ditunggu-tunggu yang akan membereskan masalah duniawi di Nusantara. Satrio Piningit atau Sang Budak Angon, atau Sang Ratu Adil, atau Sang Mahdi muncul ketika semua orang hilang kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, ketika masyarakat memiliki aturan, tetapi aturan itu tidak diindahkan dan diterapkan oleh mereka sendiri.

Penulis tidak sedang melakuan denial, atau menolak wacana kearifan lokal kita di tanah Nusantara tersebut. Namun penulis menangkap pesannya, menangkap pula pesan dari Prof Yuddy Chrisnandy, mendapat pula ilham dari upaya beberapa Menteri Keuangan kita sejak Ibu Sri Mulyani, lalu Bapak Dr. Chatib Basri, dan diteruskan oleh Prof Bambang Brodjonegoro tentang pentingnya merubah Indonesia dari manusianya.

Wacana Satria Piningit adalah wacana bagus, yang bisa mengangkat moral suatu masyarakat, akan kedatangan sosok yang akan menyelesaikan banyak masalah. Siapa yang tidak suka dengan sosok Pahlawan?  Para pahlawan bahkan diciptakan dengan sengaja, menjadi patron dan menjaga keseimbangan masyarakat. Namun, maaf bagi saya, masyarakat yang selalu membutuhkan pahlawan adalah masyarakat yang egois. Sebagaimana ungkapan dari Prof. Yuddy Chrisnandi.

"Segala impian tentang manusia hebat, satrio piningit, mestinya kita pinggirkan dahulu, karena menunggu lantas menggantungkan diri pada sosok manusia yang mampu menyelesaikan semua masalah adalah kesia-siaan. Namun, bukankah manusia bisa didorong oleh mimpi untuk mencakar langit dan menembus bumi dengan jalan mengikuti sosok digjaya? Manusia juga butuh sosok inspiratif yang akan memandunya pada kejayaan? Benar, tapi sejauh yang saya pahami yang semacam itu terjadi di era lalu, dan sudah lewat masanya. Sosok hebat penyelamat dengan pengikut lemah tak berdaya, pernah kita baca dalam sejarah heroisme dari kisah para nabi, raja raja, pahlawan, dan sejenisnya. Namun dalam fragmen modern, negara bangsa sebagai republik dalam praktiknya adalah suatu kontrak sosial. Di mana orang orang memiliki peranan yang tidak kalah penting satu dengan yang lainnya."

Satrio Piningit intinya muncul saat masyarakat di suatu wilayah menyerahkan dirinya pada nasib, alih alih mengubah nasib mereka sendiri, nasib mereka ditentukan orang jauh, yang notabene tidak menyayangi mereka. Penulis tidak mengerti mengapa masyarakat bisa selemah itu, di saat justru mereka memiliki talisman atau azimat besar bernama Demokrasi? 

Dengan demokrasi, setidaknya masyarakat tidak lagi membutuhkan wacana tentang kehadiran one man show, prodigal, sang asketis yang juga agresif menentukan semua hal, bagaikan sistem monarki dan atau sistem kepemimpinan Kenabian, di mana keinginan pemimpin adalah sabda yang tidak bisa dikoreksi dan diverifikasi. Demokrasi adalah keterlibatan semua pihak menentukan nasib sendiri. Masyarakat yang menginginkan hasil maksimal dari kepemimpinan yang kuat, juga harus mencirikan diri sebagai masyarakat kuat.  

Tentu saja demokrasi juga memiliki kelemahan besar, sebagaimana yang saya sebutkan di atas, kelemahannya muncul saat dipraktikan oleh masyarakat yang juga lemah. Dan baru saja Anda mengetahui alasan mengapa di Indonesia pernah terjadi Dekrit Presiden pada medio 1900 an yang membubarkan demokrasi (parlemen), disaat benihnya baru tumbuh. Founding father Republik ini, Presiden Soekarno membuat keputusan besar, terberat, kontroversial namun mampu dimengerti karena masyarakat masih awam pada fungsi demorkasi itu sendiri.

Tapi 56 tahun berlalu sejak pembubaran demokrasi tersebut, lalu dipulihkan pada 1969, pendidikan politik telah berjalan dan masyarakat telah berevolusi menjadi sedikit tercerahkan. Mestinya Demokrasi mampu membawa kita pada penyelesaian. Nyatanya belum. Kenapa? Karena masyarakat pada periode yang sama, juga masih terpaku untuk mencari sosok Satria Piningit, mereka merasa bahwa Demokrasi adalah salah satu upaya untuk mendapatkan Satrio Piningit tersebut.

Keegoisan Yang Menjerumuskan Pemimpin Bagus

Berdemokrasi dengan tujuan mendapatkan pemimpin terbaik yang mampu melakukan banyak hal adalah kesesatan terbesar dalam demokrasi itu sendiri. Anda mencari pemimpin agar dia mampu berbahasa Inggris fasih tidak campur baur dengan bahasa Jawa, memahami fiskal, memahami ekonomi, menguasai sains, menguasai sosiologi, memahami ilmu agama, menguasai pidato, dan ketika dirinya tidak mampu melakukannya Anda sebut orang malang itu pemimpin jelek, pemimpin tak berguna, pemimpin gagal, maka ketahuilah bahwa justru diri Anda yang notabene pemilih gagal. Pemilih egois yang gagal paham.

Jika demokrasi adalah ajang konstentansi mencari manusia serba bisa, maka jangan pakai demokrasi! Gunakan saja forum lelang panelis, yang diisi para ahli dari ratusan disiplin ilmu, dan presiden Indonesia bisa diseleksi dengan ketat dengan sistem lelang tersebut. 

Karena tujuan sejati dari demokrasi justru mencari pemimpin yang mampu mengeluarkan yang terbaik dari masyarakatnya. Pemimpin yang sanggup juga konsisten pada gagasan besar pemberdayaan masyarakat. Dia berani menolak wacana yang melemahkan keberdayaan masyarakatnya. Dia mampu juga membawa formula yang tepat, pemikir yang tepat, teknisi yang tepat, praktisi yang tepat, dan dengan konsisten serta sabar  menerapkan reformasi pembangunan secara terbuka dan menerima kritik.

Dia bersama golongannya memberikan sepotong ideologi mencari formula terbaik dalam memimpin suatu bangsa. Dia mantap dengan ideologi kelompoknya, bahwa itu yang terbaik, itu yang mampu mengeluarkan yang terbaik. Karena bagi penulis tidak ada ideologi yang buruk, entah yang di bawa oleh PDI Perjuangan, Golongan Karya, Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Parpol lainnya, semua membawa formulasi ideal versi masing-masing demi memajukan bangsa. Demokrasi memilih formulasi mana yang menarik minat.

Dan demorkasi telah memilih Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi bersama koalisinya membawakan formulasi serta reformasi versi sendiri setidaknya hingga 2019 kelak.

Di sisi lain, terlepas dari previlese kemenangan suatu ideologi yang telah melalui proses demorkasi yang melelahkan dan mahal, serta meraih kemenangan yang secara kasualitas akan menempatkan para koalisi pemenang pemilu pada akses kekuasaan yang besar, pemimpin dari ideologi manapun harus mampu mengeluarkan yang terbaik dari bangsanya. Terutama harus mengangkat dan mengupgrade kemampuan teknis bangsanya dengan jalan apapun itu. 

Saya nyatakan dengan jernih, bahwa pemimpin hasil demokrasi yang baik, pertama-tama harus sanggup menghilangkan kesan bahwa dirinya adalah satrio piningit. Jangan biarkan masyarakat terbuai akan kehebatan kehebatan verbal atau nonverbal yang telah diperlihatkan sejauh ini, yang lantas membuat terlena dan menjadikan masyarakat berpikir : "Dengan adanya orang ini sebagai presiden saya akan baik baik saja". 

Tidak! Justru Anda harus mencari pemimpin yang mampu membuat Anda menyatakan, "Dengan adanya orang ini sebagai Presiden, saya akan mampu membuat sesuatunya baik baik saja."

Anda berharap pemimpin yang membuat Anda baik baik saja, itu pertanda Anda seorang yang lemah, bagai bayi menyusui, selalu butuh kemudahan, padahal manusia mesti menantang dirinya hingga ke wilayah tercuram. Temui presiden Anda, lalu mintalah tantangan untuk diselesaikan. Dan tantangan itu bisa diatasi bersama-sama.

Itulah masyarakat piningit, dalam artikulasi Prof Yuddy Chrisnandy. Masyarakat yang memberdayakan dirinya sebelum mendapat pemimpinnya. Masyarakat yang justru mengajak pemimpin untuk turun, dan bukan kebalikannya. Masyarakat yang justru mengajarkan pemimpin bagaimana harus melakukan sesuatu, sehingga dirinya akan mengejar ketertinggalan dengan mengeluarkan peraturan yang justru mengadaptasi percepatan di masyarakat.

Terkesan lucu dan rancu? Tidak karena beberapa negara modern telah melakukannya. Mereka memiliki masyarakat sipil terbaik, mampu berbudaya tanpa dorongan dari atas, dan pada akhirnya memberikan situasi tidak nyaman pada para pemimpin, rasa malu yang hebat apabila tidak mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat terbaik akan membuatnya mundur dari jabatannya karena malu tidak tertahankan.

Kebalikannya di sini, kita menuntut pemimpin memiliki rasa malu, sebelum diri kita bertanya apakah kita memiliki rasa malu yang sama?

Ada Harapan

Tentu saja ada harapan. Meskipun ada praktik moral hazard beberapa politikus ajimumpung yang ikut menikam bangsanya saat berjuang melewati masa sulit pelemahan permintaan komoditas global, tetap mempraktikkan bisnis korup seperti biasa pada saat ada peningkatan eskalasi konflik regional yang menyeret dunia dalam ketidakpastian politik yang membawa ongkos ekonomi tambahan, ditambah pelemahan elemen anti korupsi, bangsa Indonesia tetap memiliki harapan.

Yang pertama, politikus baik tetap masih berperan besar di pemerintahan. Dari apa yang saya baca di beberapa headline berita nasional atau asing. Penguasa politik tertinggi di Indonesia semakin mengerti pentingnya perbaikan SDM. Upaya Presiden yang memberikan jalan pada prodigal teknologi dalam kontes para progammer dalam Hackaton Merdeka, upaya membuat teknologi maju luar negeri mampu melibatkan elemen ke Indonesiaan, dan lebih memilih melawat ke perusahaan teknologi tinggi dibanding perusahaan yang mengeksploitasi alam, menunjukkan adanya perubahan serius terjadi di tengah kita.

Yang kedua, ada upaya merubah mentalitas pikul, berkerja hanya memikul hasil alam yang mentah ke atas truk truk, ke loji loji, serta dikapalkan ke negeri asing, menjadi mentalitas pikir yang berkerja dengan isi kepalanya. Pemerintah pun makin menghargai kemampuan nalar dan fikir, dengan memberikan remunerasi pada prestasi-prestasi yang mengacu pada penyelesaian tantangan. Pemerintah juga mengadaptasi segala tren teknologi terbaru dalam energi, dan ingin penerapannya berlangsung di Indonesia. 

Semua ini berlangsung perlahan namun pasti.

Penulis tidak sedang menyoraki kasus Freeport dan nasib perusahaan tambang, atau perkebunan di Indonesia, karena apalah arti Indonesia tanpa keberadaan penambang, atau petani, yang telah memberikan berkah fiskal luar biasa pada Indonesia selama ini. Tapi bukankah sesuatu yang menarik apabila pengusaha pelbagai bidang SDA itu mendapatkan kesempatan naik pangkat, sesuai dengan amanat UU, semisal Minerba pada usaha tambang? Tambang kita yang gali, kita yang olah, kita yang manfaatkan, untuk kita sendiri, atau untuk negara lain dengan harga pantas, karena SDM kita mampu melakukannya. 

Lalu apakah Presiden Jokowi dengan argumentasi panjang yang saya tuliskan di atas, adalah pemimpin jenis Satrio Piningit, atau pemimpin yang membawa Masyarakat Piningit? Sebelum 2019 tiba, saya selalu berharap yang kedua. Jokowi bukan Sang Satrio Piningit, tapi sosok yang memberi jalan tumbuhnya Masyarakat Piningit.****

Erwin Eka Kurniawan, SE, MSi - Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia