Menjelang Akhir Tahun, Yuk Maksimalkan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak

16th November 2015 , 03:11 AM

Menjelang Akhir Tahun, Yuk Maksimalkan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak | Fiskal.co.id

Sumber Foto: Internet

Menjelang akhir tahun ada baiknya kita teliti kembali daftar kewajiban pajak kita. Mengingat tahun ini adalah tahun pembinaan waib pajak, ada baiknya pula kita memanfaatkan kebijan Reinventing Policy atau kebijakan pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak bagi wajib pajak lokal yang sudah di berlakukan sejak awal 2015 lalu. 

 

Reiventing policy ini hanya diperoleh Wajib Pajak yang secara sukarela melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak.

 

Penghapusan dan pengurangan sanksi pajak ini tidak akan berlaku jika bukan Wajib Pajaknya sendiri yang melaporkannya. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak ini dapat diajukan paling banyak dua kali selama tahun pembinaan wajib pajak. 

 

 

Lalu apa saja syarat pengajuan Reventing Policy ini ?

 

a. Satu permohonan untuk satu Surat Tagihan Pajak;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan;

d. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

 

Kemudian lampirkan dokumen berupa:

 

a. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;

 

b. Fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;

 

c. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;

 

d. Fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan

 

e. Fotokopi Surat Tagihan Pajak.

 

Syarat lain yang masih harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi ini adalah:

 

- Sanksi Administrasi dalam STP belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau

 

- Sanksi Administrasi dalam STP sudah dibayar sebagaian oleh Wajib Pajak

.

 

*** kny (liputan 6)