Pemerintah Berencana Merevisi Target Pajak 2016

18th December 2015 , 04:12 AM

Pemerintah Berencana Merevisi Target Pajak 2016 | Fiskal.co.id

Sumber Foto: jurnalintelejen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tahun depan pemerintah Indonesia belum bisa berharap banyak dari penerimaan di sektor pajak. Hal ini lantaran menurutnya belum adanya perbaikan di sektor tersebut.

 

Oleh sebab itu pemerintah berencana merevisi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp1.360 triliun dinilai terlampau tinggi dan tidak realistis dengan kondisi perekonomian saat ini. 

 

Kebijakan itu dilakukan melihat realisasi penerimaan pajak tahun ini yang meleset dari target, diprediksi hanya mencapai 82-83 persen.

 

"Revisi APBN sederhananya begini. Kalau realisasi penerimaan hanya 82-83 persen dari target, Anda harus menghitung ulang. Kalau basisnya itu segitu," ujar Darmin dalam Forum Diskusi di Tangerang, Banten, Kamis malam, 17 Desember 2015.

 

Darmin memprediksi, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 tidak akan jauh berbeda dengan penerimaan di tahun ini. Dampaknya, kekurangan pajak (shorfall) dipastikan akan semakin bertambah.

 

"Target di APBN 2016 itu pertumbuhannya berapa. Kalau 38 persen ketinggian. Nasibnya akan sama dengan tahun ini. Lebih baik diamandemen, lebih realistis. Jangan bilang tercapai, tapi ternyata tidak tercapai," kata dia.

 

Meskipun diakuinya akan ada kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) namun pemerintah hanya bisa berharap pada APBN-P. "Akan meledak penerimaannya di 2016, meskipun ada rencana tax amnesty. Tapi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ini harus cepat diamandemen. Harapannya ada di sana," kata Darmin.

 

Baginya Indonesia tidak bisa seperti 2015 untuk tahun depan yang semua orang bilang bisa dan optimis capai target. Menurut Darmin, semua harus realistis.

 

"Mereka selalu bilang bisa, tapi hasilnya beda. Tidak sesuai target, sehingga harus lakukan APBNP biar bisa menolong dan setidaknya memberikan kepastian," pungkasnya. *** kny (sindo, viva)