Pajak Karaoke Disejumlah Wilayah Masih Belum Maksimal

21st December 2015 , 11:12 AM

Pajak Karaoke Disejumlah Wilayah Masih Belum Maksimal | Fiskal.co.id

Sumber Foto: lensa indonesia

Menjamurnya tempat karaoke di sejumlah wilayah ternyata belum sepenuhnya tersentuh pajak, padahal jika dilihat sarana hiburan yang kerap diduga dijadikan sarang maksiat ini merupakan wajib pajak potensial karena sebagian besar dimanfaatkan oleh kelas menengah ke atas. 

 

Namun, hingga kini di sejumlah wilayah belum menerapkan pajak karaoke, kalaupun ada sebagian besar menunggak pajak bertahun-tahun. Salah satu wilayah yang belum menerapkan pajak Karaoke adalah Kabupaten Bogor. Hingga kini, belum ada peraturan di Kabupaten Bogor yang mematok harga pajak untuk room karaoke. Padahal tempat hiburan ini kini tengah menjamur di Kabupaten Bogor.

 

Usut punya usut, kejadian ini karena usulan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak karaoke dan rumah bernyanyi masih dikaji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

 

Kepala Dispenda Kabupaten Bogor Dedi Ade Bachtiar mengatakan, belum ada aturan di Perda Kabupaten Bogor yang menetapkan tarif pajak karaoke dan rumah bernyanyi. 

 

“Masih di provinsi dan kami siasati dengan kenakan pajak makanan sebesar sepuluh persen,” kata Ade.

 

Hal hampir sama terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kabupaten yang terkenal sebagai sentra karaoke ini memiliki tunggakan pajak karaoke mencapai Rp. 17.640.000,- pada tahun 2015 ini. 

 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pati memastikan akan terus melakukan penagihan. Kasi Penagihan DPPKAD Pati, Udhi Nugroho menyebutkan penunggak ternyata didominasi sejumlah karaoke yang cukup besar. "Diantaranya Karaoke Gyraz, Mutiara, Café Rosalinda, New Koplak, Shinta, Ratu, dan karaoke Citra Baru" kata Udhi H Nugroho hari Sabtu (19/12).

 

Udhi menambahkan, “Mereka sulit ditagih. Setiap kali ditagih selalu beralasan. Ada yang menyatakan sudah mau ditutup, untuk apa membayar pajak” terangnya. *** kny (metropolitan)