Pemerintah Dorong Pengusaha Bangun Industri di Luar P.Jawa

6th January 2016 , 08:01 AM

Pemerintah Dorong Pengusaha Bangun Industri di Luar P.Jawa | Fiskal.co.id

Sumber Foto: google

Pengusaha Indonesia dihimbau untuk memindahkan basis industri mereka ke luar pulau jawa ke wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terutama ke Papua. 

 

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Indonesia Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono menjelaskan dikawasan KEK pengusaha akan mendapatakan sejumlah perlakuan khusus dibandingkan jika membangun basis industri di Jawa. 

 

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri yang dirilis 28 Desember 2015 lalu.

 

Menurut Imam, fasilitas khusus yang dinerikan tax holiday serta tax allowance yang akan ditetapkan lebih lanjut besarannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

 

"Selama ini insentif pajak yang diberikan untuk industri yang ada di Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Papua sampai Medan sama. Kalau sekarang gradasi. Kita tinggal tunggu PMK terkait keringanan pajak tersebut," jelas Imam, di jakarta, selasa, 5/1/2015.

 

"Fasilitas dalam PP ini terbilang `mewah`, karena hampir semua yang kami ajukan dalam revisi, diakomodasi dalam PP ini," imbuhnya. 

 

Imam menambahkan, salah satu fasilitas `mewah` yang tersedia adalah pemberian fasilitas fiskal berupa insentif perpajakan yang diberlakukan sesuai dengan pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).

 

WPI dikelompokkan menjadi empat wilayah, yakni WPI maju meliputi Jawa, WPI berkembang meliputi WPI Sulawesi bagian selatan, WPI Kalimantan bagian timur, WPI Sumatera bagian utara kecuali Batam dan Karimun, serta WPI Sumatera bagian selatan.

Selanjutnya, WPI potensial I meliputi WPI Sulawesi bagian utara, WPI Kalimantan bagian barat, serta WPI Bali dan Nusa Tenggara, serta WPI potensial II meliputi WPI Papua dan WPI Papua Barat.

 

Lebih lanjut Imam menambahkan , semakin maju WPI, maka insentif pajak yang diberikan akan semakin kecil dengan rentan waktu yang lebih pendek. "Sebaliknya, untuk WPI potensial II atau WPI Papua dan Papua Barat akan mendapat insentif pajak paling besar dengan rentan waktu yang lebih panjang," ujarnya.

 

Sayangnya, belum ada kepastian mengenai besaran insentif pajak yang akan doherkan karena masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). **** kny (detik, harian terbit)