DJP Bantah Bebaskan OJK Dari Membayar Pajak 1,3 Triliun, Lha kok ?

6th January 2016 , 09:01 AM

DJP Bantah Bebaskan OJK Dari Membayar Pajak 1,3 Triliun, Lha kok ? | Fiskal.co.id

Sumber Foto: indopos

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklarifikasi pernyataan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad terkait pembebasan pajak senilai Rp.1,3 triliun yang seharusnya dibayar oleh Lembaga pengawas Keuangan tersebut. 

 

Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Berita Direktorat P2Humas Ditjen Pajak, Tedy Iswahyudi, OJK tetap harus menyetor Pajak Penghasilan (PPh) karena OJK adalah subjek pajak penghasilan yang harus memenuhi kewajibannya. 

 

"Terkait dengan informasi yang menyatakan bahwa OJK tak perlu lagi membayar pajak karena sudah bukan lagi subjek pajak, kami tegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar," kata Tedy dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6/1/2015.

 

Tedy mengakui OJK telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 26 November 2015 perihal penetapan status kewajiban perpajakan lembaga tersebut. Surat tersebut telah dijawab oleh Menteri Keuangan dalam surat tertanggal 10 Desember 2015 mengenai status kewajiban perpajakan OJK.

 

"Dalam butir 3 surat Menteri Keuangan di atas ditegaskan bahwa OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha," jelasnya.

 

"Disamping itu, OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Dengan demikian, OJK adalah subjek Pajak Penghasilan," ujar Tedy menegaskan.

 

Dan itu artinya, OJK wajib membayar pajak sebesar Rp.1,3 triliun kepada DJP sebagai bentuk pembayaran pajak untuk tahun 2014, 2015 dan 2016.

 

Padahal sehari sebelumnya, Ketua OJK Muliaman Hadad mengatakan, lembaganya dikecualikan dari subjek pajak. Pasalnya, iuran yang dipungut OJk dari lembaga keuangan posisinya sejajar dengan setoran pajak. (Baca : OJK Dibebaskan Dari Pajak 1, 3 Triliun, Kok Bisa ?

 

Muliaman menambahkan, permintaan pembebasan pajak yang diajukan OJK telah disetujui oleh Kemenkeu dan mulai tahun 2016 ini, OJK tak lagi dibebankan kewajiban membayar PPh badan sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Keuangan.

 

"Ya sudah beres tidak ada masalah, fix tahun ini sudah bebas dari subjek pajak. Surat keputusannya sudah keluar," kata Ketua OJK, Muliaman Hadad, di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (4/1/2016).

 

Persetujuan ini dasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, di mana OJK bukanlah sekumpulan badan atau modal. Dengan demikian, kata Muliaman, tak seharusnya OJK diberlakukan sebagai badan yang juga ikut dipungut pajaknya. *** kny (detik)