Atasi Kesenjangan Sosial Pajak Orang Kaya Harus Dinaikkan

13th January 2016 , 12:01 PM

Atasi Kesenjangan Sosial Pajak Orang Kaya Harus Dinaikkan | Fiskal.co.id

Sumber Foto: kompas

Kesenjangan ekonomi di Indonesia memang sangat besar, bahkan Bank dunia pun Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan sosial ekonomi (koefisien gini) di Indonesia telah mencapai tingkat menyedihkan secara historis.

 

Koefisien Gini, atau ukuran selisih kesenjangan sosial ekonomi telah meningkat 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin pada tahun 2014, tingkat ini tercatat tertinggi untuk Indonesia.

 

Kesenjangan ini telah terjadi bahkan saat Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan telah secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan nasional.

 

Empat penyebab utama yang diidentifikasi sebagai penyebab ketidaksetaraan ini adalah kesempatan, pekerjaan yang tidak sama, konsentrasi kekayaan tinggi dan ketahanan rendah di kalangan masyarakat miskin.

 

Oleh sebab itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan tagihan pajak dari kalangan masyarakat kaya yang belum maksimal harus segera di maksimalkan, sehingga konsentrasi kekayaan terkumpul di sekelompok masyarakat, bisa tersebar secara merata.

 

"Kebijakan ke depan, seharusnya orang kaya, kita pajakin (kenakan pajak) dengan baik, maka dari itu administrasi pajak harus dibenahi," kata Sofyan saat membuka Konferensi tentang Perlindungan Sosial : Bukti untuk Kebijakan, di Jakarta, Selasa.

 

Sofyan mengatakan kurangnya penerimaan pajak dari masyarakat kaya itu pula yang membuat tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia cenderung besar, dibanding negara-negara berkembang lain. Ukuran ketimpangan yakni rasio gini Indonesia pada 2015 masih bercokol di 0,41, dari 2013.

 

Jika penerimaan pajak dari masyarakat kaya maksimal, kapasitas belanja negara juga akan meningkat. Dengan begitu, belanja negara tersebut bisa dikonversikan untuk program yang meningkatkan pendapatan masyarakat menengah, masyarakat rentan miskin dan miskin.

 

"Jurang pemisah antarmasyarakat makin lebar. Bayangkan, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan bangsa ini," ujar dia.

 

Sofyan menekankan solusi untuk mengatasi masalah tidak tersebarnya kekayaan itu adalah pembenahan administrasi dan basis data pajak. Dengan begitu, aparat pajak memiliki data yang akurat untukmengintensifikasi penerimaan pajak dari masyarakat kaya.

 

“Bagaimana yang kaya kita pajakin secara baik dan benar. Administrasi perpajakan jadi sangat penting. Administrasi yang baik maka kelompok kaya kita bisa pajakin secara efektif di Indonesia. Ini yang masih jauh dari harapan,” ungkapnya. *** kny (okezone, fiskal,CNA)