Target Pajak yang Tinggi, Pemerintah Fokus Tingkatkan Wajib Pajak Pribadi

14th February 2016 , 12:02 AM

Target Pajak yang Tinggi, Pemerintah Fokus Tingkatkan Wajib Pajak Pribadi | Fiskal.co.id

Sumber Foto: kemenkeu.go.id

Pemerintah telah menetapkan target pajak tahun 2016 sebesar Rp. 1.350 Triliun. Tentu ini adalah jumlah yang sangat fantatis. Apalagi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu (2015) yang “hanya” mencapai Rp. 1.055 Triliun.

 

Lalu apa langkah pemerintah untuk mencapai target sebesar itu? Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Artinya penggalian potensi penerimaan pajak dari WP OP ini akan diuber secara serius.

 

Hal ini penting mengingat ketergantungan penerimaan pajak dari WP Badan/ Perusahaan yang harus dikurangi. Menurut Menkeu ketergantungan terhadap PPh Badan dapat membuat penerimaan pajak menjadi “volatile” karena bergantung pada kondisi perekonomian global maupun nasional.

 

“Kalau kita terlalu tergantung pada PPh (Pajak Penghasilan) Badan, penerimaan pajak itu akan  menjadi volatile, karena kalau pertumbuhan ekonomi bagus, penerimaan PPh Badan naik, kalau ekonomi lagi jelek penerimaan PPH Badan turun,” ujarnya.

 

Sementara itu, sambung Menkeu, penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi masih terlalu kecil. Meskipun tahun 2015 lalu telah melebihi target.

 

Karenanya di tahun 2016 yang merupakan  tahun penegakan hukum ini, pemerintah akan meningkatkan kedisiplinan warga negara akan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

 

Ditambahkan Menkeu, secara statistik saat ini tercatat setidaknya 129 juta masyarakat kelas menengah dengan pengeluaran Rp100-200 ribu/hari di Indonesia. Namun, disayangkan baru 27 juta yang memiliki NPWP.

 

Menurut Presiden Joko Widodo,  dari jumlah penduduk Indonesia 250 juta seharusnya ada 44 juta yang memiliki NPWP. “Tapi kenyataannya baru 26 juta (wajib pajak)," ungkap Presiden Jokowi.

 

Dari 26 juta pemilik NPWP itu pun, menurut Jokowi hanya 10 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Jika diteliti lagi dari 10 juta WP, masih menurut Jokowi yang bayar pajak hanya 900.000.

 

“Jadi sangat kecil sekali rasio kita hanya 11% (penerimaan pajak dengan GDP), itu juga sangat kecil sekali dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah 16%, 18%, 21%," katanya.