Pengguna Taksi Uber Kini Dibebani Pajak Barang dan Jasa

20th May 2015 , 08:05 AM

Pengguna Taksi Uber Kini Dibebani Pajak Barang dan Jasa | Fiskal.co.id

Sumber Foto: mybroadband.co.zn

Otoritas pajak Australia (ATO), baru-baru ini mengeluarkan kebijakan baru bahwasanya, para pengendara Uber harus membayar pajak dari penumpang yang menggunakan jasa mereka. Meskipun menuai reaksi penolakan, namun ATO menegaskan bahwa hal ini dilakukan sebagai sebuah prinsip keadilan. 

 

ATO menegaskan bahwa, tidak ada perbedaan antara barang dan jasa yang dijual secara online maupun secara offline. Semunya akan dikenai pajak barang dan jasa atau GTS sebesar 10 persen kepada para penggunanya.

 

"Hukum yang ada akan berlaku sama apakah pembeli atau penjual melakukannya dengan bisnis di toko atau lewat aplikasi mobile atau lewat situs." kata Wakil Kepala ATO James O'Halloran kepada ABC, Rabu, 20/5/2015.

 

Menggunakan contoh Uber, O'Halloran mengatakan para pengendara harus mendaftar untuk membayar pajak GST, mengenakan pajak itu kepada penumpang, melaporkan kegiatan bisnis dan melaporkan semua penghasilan dalam laporan pajak tahunan mereka.

 

"Kami memahami bahwa banyak orang tidak memperhitungkan soal pajak dalam model bisnis yang baru berkembang. Namun apa yang kami lakukan ini adalah langkah pertama untuk membantu para pembayar pajak dalam bisnis mereka dan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka." Jelas James.

 

Namun beberapa orang menilai, langkah yang dilakukan oleh ATO ini merupakan bentuk usaha terbaru dari Kantor Pajak Australia (ATO) untuk mendapatkan pembayaran pajak dari para pemain baru di dunia perekonomian digital. Dan ATO sekarang mencari sasaran dua bisnis baru yang semakin populer Australia yakni layanan taksi Uber dan akomodasi online Airbnb. *** kinaya (ABC Australia)