Film Jalanan, Potret Pedihnya Kemiskinan di Tengah Kesenjangan yang Mencolok

2nd May 2014 , 05:05 PM

Film Jalanan, Potret Pedihnya Kemiskinan di Tengah Kesenjangan yang Mencolok | Fiskal.co.id

Sumber Foto: Sumber: Economist

"Jalanan", sebuah film dokumenter dari sutradara asal Kanada, Daniel Ziv, menceritakan kisah tiga pengamen yang memainkan musik untuk perubahan kecil di dalam bus di Jakarta, ibukota Indonesia. Salah satunya, Boni, tinggal di sebuah selokan underpass salah satu pusat perbelanjaan terbesar. Film baru ini menjadi pengingat pedih kesenjangan mencolok antara yang kaya dan yang miskin dalam negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

 

Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan standar hidup telah meningkat. Atas dasar purchasing-power parity (PPP), meskipun bukan hal yang terlalu dibahas di film ini, pendapatan nasional bruto per kapita telah meningkat dua kali lipat selama dekade sampai 2012, yakni $ 4.730. Proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan turun setengah, dari 24% pada tahun 1999 menjadi 12% pada tahun 2012.

 

McKinsey, sebuah perusahaan konsultan, telah meramalkan bahwa negara itu "memakan" dari orang-orang yang berpenghasilan lebih dari $ 3.600 per tahun akan tiga kali lipat untuk di 2030. Jajaran pertumbuhan konsumen, pada gilirannya, telah mendorong percepatan investasi asing.

 

Namun pertumbuhan Indonesia tidak merata. Menurut sebuah laporan yang akan datang oleh Bank Dunia, konsumsi riil tumbuh sekitar 4% per tahun rata-rata di 2003-10. Tapi untuk yang termiskin 40% rumah tangga yang tumbuh hanya 1,3%. Sebaliknya, konsumsi oleh terkaya 20% tumbuh sebesar 5,9%.

 

Dengan kata lain, orang kaya semakin kaya jauh lebih cepat daripada orang miskin. Di angka 0,38 pada tahun 2011, koefisien gini di Indonesia, ukuran ketimpangan pendapatan, sejalan dengan negara-negara berkembang lainnya. Tapi itu telah melonjak dari angka 0,29 pada tahun 2000.

 

Lebih dari 3 juta migran dari pedesaan tiba setiap tahun di Jakarta dan kota-kota lain. Banyak dari mereka berakhir dengan pekerjaan yang kurang layak, menjajakan makanan di pinggir jalan, atau menjual barang-barang dari gerobak. Mereka adalah bagian dari ekonomi informal yang luas, yang menyumbang sekitar 70% dari PDB. Mereka jarang mendapatkan upah minimum resmi dan tidak menerima tunjangan dari pemerintah.

 

Bank Dunia memperkirakan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor jasa rendah di Indonesia adalah sekitar dua kali lipat di bidang pertanian. Tapi itu masih hanya seperlima dari yang di bidang manufaktur. Dengan kata lain, kemiskinan jatuh ketika orang meninggalkan sawah untuk bekerja di bagian ini, tapi akan jatuh lebih cepat jika mereka mencari pekerjaan di pabrik-pabrik sebagai gantinya.

 

Manufaktur di Indonesia disembelih oleh infrastruktur jompo, undang-undang ketenagakerjaan yang kaku, dan kebijakan proteksionis yang membuat sulit bagi pabrik-pabrik untuk bersikap kompetitif. Meskipun pangsa tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian telah menurun selama beberapa dekade, pangsa manufaktur tidak berubah sama sekali, melayang-layang di sekitar 13%. Dan sisa-sisa manufaktur lokal didominasi oleh pengolahan kelapa sawit dan komoditas primer lainnya. Sebaliknya, layanan sekarang mempekerjakan sekitar 44% dari tenaga kerja, naik dari 37% satu dekade yang lalu.

 

Pelebaran akses ke hal-hal seperti rumah-rumah yang dibangun, air bersih dan sanitasi, serta pendidikan dan kesehatan, mungkin perlahan-lahan mulai berbagi manfaat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih merata. Indonesia telah meningkatkan pengeluaran sosial. Memiliki rencana berani untuk memperkenalkan perawatan kesehatan universal pada 2019, misalnya.

 

Tapi pengeluaran pemerintah masih miring terhadap orang kaya. Sekitar 20% dari anggaran pemerintah pusat masih melanjutkan subsidi energi. Bensin murah menguntungkan si kaya, yang merupakan konsumen terbesar, lebih dari orang miskin. Ini meremas pengeluaran untuk pelayanan publik.

 

Menurut Bank Dunia, menyingkirkan subsidi BBM, sementara reformasi pajak dan memotong pengeluaran untuk pegawai negeri sipil, akan memungkinkan pemerintah untuk melipatgandakan pengeluaran untuk infrastruktur, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Itu akan lebih baik bagi lingkungan, ekonomi, dan khususnya masyarakat miskin. ***int (Sumber: Economist)