Ironis! Pertumbuhan Ekonomi tanpa Pertumbuhan Infrastruktur

10th August 2014 , 03:08 PM

Ironis! Pertumbuhan Ekonomi tanpa Pertumbuhan Infrastruktur | Fiskal.co.id

Sumber Foto: sumber roving insight

Bicara tentang Indonesia dengan tone serius artinya bicara mengenai bagaimana pembangunan berjalan dengan laju pertumbuhan ekonomi stabil.

Pertumbuhan ekonomi selalu berkaitan dengan dibangunnya ini dan itu, tapi di Indonesia sekedar meng-upgrade
jalan, pelabuhan, fasilitas air, dan pembangkit listrik, malah ter atau diabaikan, atau tidak menjadi skala prioritas.

Apa yang tampak menarik di mata rakyat Indonesia secara umum sejauh ini bukan jalan, pelabuhan, jangkauan listrik, kesehatan dst, karena tidak berkaitan langsung dengan sandang dan pangan.

Sense krisis yang baru baru ini menghantam ekonomi Asia sejak tahun lalu hingga saat ini pun jauh gaungnya dengan pembicaraan tentang ISIS, Jilboob, dan atau pemilu.

Yang kurang dipahami rakyat pengenalan infrastruktur sendiri terbagi menjadi dua hal, yakni infrastruktur 'keras' seperti jalan, bandara dan pasokan listrik, jangkauan internet, atau pembangunan BTS BTS baru. Yang kedua adalah infrastruktur 'lunak' misalkan kesejahteraan sosial, jaminan tenaga kerja, dan pelayanan kesehatan.

Mengikuti pertumbuhan, maka sudah semestinya infrastruktur menjadi pembicaraan umum. Karena apa artinya terus tumbuh dari sisi finansial saja dengan meinggalkan sisi riil, hanya karena fokus ekonomi di benak rakyat lebih mengenai tentang subsidi BBM. Jika pemerintah mampu mensubsidi BBM bahkan menggratiskannya disebutnya Indonesia telah makmur.

Dalam edisi terbaru dari World Economic Forum Indeks daya saing global (GCI, 2013-2014), Indonesia menempati urutan ke-61 dari 148 negara dalam hal keadaan infrastruktur negara. Sangat rendah untuk negara yang baru saja menjadi anggota G20, dan sudah disebut sebagai negara maju.

Perluasan infrastruktur Indonesia belum mampu bersaing dengan ekspansi ekonomi makro dan finansial yang kuat sejak pemulihan dari krisis keuangan Asia di akhir 1990-an dan sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang belum bisa mencapai potensi penuh.

Diperkirakan bahwa ketika Indonesia memiliki lebih infrastruktur yang memadai, maka produk domestik bruto (PDB) bisa tumbuh antara tujuh dan sembilan persen per tahun, bukannya hanya berada pada tingkat saat ini yang sebesar 6,0-6,5 persen.

Sektor swasta bukannya sekedang pangku tangan dan berdiam diri, juga dengan pemerintah, namun Indonesia masih dibelenggu oleh ketidakpastian politik. Dalam arti para politisi yang berada di parlemen bukanlah orang orang profesional yang mengerti negara dengan semestinya.

Pengertian semestinya adalah mampu mengejar dan secara positioning memandang Indonesia bukan sebagai bancakannya partai politik dalam hal pembagian kue kue proyek kekuasaan.

Menjadikan sebagian rakyat lainnya merasa alergi pada pemerintah dan pembangunan yang dianggap bagian dari politik kotor, yang pada akhirnya menjadikan rakyat secara umum berhenti berpikir tentang pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM di kalangan mereka sendiri, karena contoh praktik politik yang tidak mengandalkan kualitas SDM. 

Namun, seusai pesta demokrasi yang sudah memperlihatkan kandidat terkuat yang memenangkan Joko Widodo, maka minimal telah terjamin kondisi yang lebih stabil di mata pasar ke depannya. Apapun proses politik yang berlangsung, berkaca pada pemerintahan Joko Widodo di Jakarta.***Fey