Pertumbuhan 7 Persen? Pak Jok!? Middle Trap Income Ada di Depan Mata Pak?

17th August 2014 , 09:08 PM

Pertumbuhan 7 Persen? Pak Jok!? Middle Trap Income Ada di Depan Mata Pak? | Fiskal.co.id

Sumber Foto: Jokowi, The Jakarta Post

Presiden terpilih berdasarkan keputusan KPU Joko "Jokowi" Widodo telah menyatakan bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun.

Saat ini tingkat pertumbuhan telah berjalan di bawah 6 persen per tahun, dan Bank Dunia dan IMF memprediksi bahwa angka itu akan berlanjut pada 5,6 persen dan 5,8 persen, masing-masing, pada tahun 2015.

Jokowi atau IMF yang benar?

Pertumbuhan Indonesia tengah melambat baru-baru ini dikarenakan disumbatnya booming sumber daya tambang. Efek dari tersumbatnya booming tidak segera terasa karena di sisi lain investasi membanjir bagai air bah di pasar modal global dikarenakan surutnya kebijakan pelonggaran kuantitatif (QE) di Amerika Serikat.

Namun, walau masih terlihat menjaga wibawa ekonomi, dari llima negara lain yang tergolong sebagai fragile five, atau lima rapuh, pemerintah harus bertindak dan tidak mendiamkan, maka demi menghadang laju CAD yang bisa meningkat otoritas fiskal dan moneter merekayasa perlambatan, dan melakukan konsolidasi permintaan.

Dari sisi fiskal beberapa tarif baru diperkenalkan, termasuk pengaktifan klausul UU Minerba, pajak pajak baru, dari PPnBM, Pajak rokok daerah, tarif bea masuk baja, pajak cokelat, dsb.

Lebih dari sekedar upaya sporadis, apa yang dilakukan pemerintah benar benar sistematis, massif, dan terstruktur, dan dalam pengetahuan fiskal termasuk kebijakan fiskal yang kontraktif sebagaimana diakui oleh Menkeu Chatib Basri sendiri.

Perlambatan diperlukan saat pertumbuhan di bawah 6 persen dalam situasi yang di alami oleh perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Namun jelas ada yang dikorbankan, yakni amunisi Indonesia sendiri yang berupa angkatan kerja muda dan pertumbuhan penduduk usia rata-rata sekitar 28 tahun.

Maka jelas dengan ingkat pertumbuhan rerata 6 persen terlalu rendah untuk bisa menciptakan lapangan kerja bagi 2,3 juta angkatan muda yang memasuki dunia kerja setiap tahun.

Indonesia artinya perlu "uang tunai" demi menggenjot bonus demografi ini atau menghadapi prospek pertumbuhan yang biasa-biasa saja dan pendapatan stagnan dan tetap terjebak dalam netral, dalam perangkap pendapatan menengah di masa mendatang.

Padahal prospek menjadi negara maju dengan segala kemajuan teknologi, riset, pengembangan luar angkasa, medis, obat obatan, ada dil luar sana..

Artinya mesti ada produktivitas baru yang dibarengi dengan restrukturisasi ekonomi.

Salah satu cara untuk memberikan pekerjaan pada angkatan muda tersebut adalah investasi asing, akan halnya masalah di Indonesia meluas, dan meruwet. Meluas di karenakan Indonesia memang luas, ruwet karena birokrasinya belum menyederhanakan banyak hal.

Dibandingkan dengan
negara tetangganya di ASEAN, Indonesia terlalu luas untuk dijangkau bahkan oleh tangan tangan pemerintahan sendiri, luasnya Indonesia menjadi kelemahan dan kelebihannya sendiri, modal SDA, ruang, semakin tersedia  tetapi infrastruktur dan jaringan distribusi begitu melambat pertumbuhannya terutama yang di luar Jawa.

Dan ini terjadi di saat Indonesia berdiri sebagai salah satu negara yang paling depan dalam menarik minta investor dunia, berdasarkan survei dan lembaga rating, dan menjadi pilihan paling masuk akal dibandingkan negara negara lain di ASEAN.

Namun di Indonesia sendiri industri masih berada dalam situasi semenjana. Dibandingkan dengan negara tetangga (Thailand, Malaysia, China, Filipina, Vietnam dan Singapura), Indonesia berada dalam porsi terkecil dari manufaktur sebagai bagian PDB atau dari total ekspor.

Indonesia bahkan memiliki porsi lebih kecil lagi sebagai penyuplai suku cadang dan komponen manufaktur sebagai bagian dari PDB atau ekspor. Sebagian suku cadang dan bisnis di wilayah setengah jadi di kuasai oleh produk impor. Baru baru ini untuk mengatasinya pemerintah siap memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang serisu bersedia membuat bahan setengah jadi.

Tantangan Indonesia sekarang sudah jelas, yakni kesiapan untuk leading dalam agenda yang paling dekat, yakni Regional Economic (RCEP) dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), di mana ada peluang baru yang sangat melengkapi prioritas reformasi domestik. Sejatinya ini tantang Jokowi.

Tidak butuh 100 hari agar Jokowi bertindak. Jokowi selepas inagurasi kepresidenan, harus langsung menghadapi "perang" yang teragendakan untuk "menyerang". Bukan 100 hari untuk Jokowi. Tapi hari demi hari yang harus berlanjut setidaknya sampai dua tahun mendatang di mana efek kekosongan stok pasar akibat UU Minerba telah terasa.***Fey (disarikan bersama eastasiaforum.org)