Sinetron Baru DPR: "Koalisi-Koalisi Serigala"

14th November 2014 , 03:11 AM

Sinetron Baru DPR: "Koalisi-Koalisi Serigala" | Fiskal.co.id

Sumber Foto: kaskus.co.id

Muak !!!, itulah kata yang pantas diucapkan melihat perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), setelah beberapa waktu yang lalu mengatakan keduanya sepakat berdamai dengan menyetujui beberapa hal seperti revisi UU MD3 dan berbagi kursi kepemimpinan di DPR.

 

Kini kedua koalisi kembali berseteru dipicu permintaan baru yang diajukan KIH yaitu menghapus pasal terkait Hak Menyatakan Pendapat. Mereka beralasan hak anggota DPR ini bisa mengancam posisi Presiden.

 

Tentu saja KMP menolak karena menurutnya Hak menyatakan pendapat adalah hak dasar DPR yang tidak bisa diganggu gugat seperti juga hak interplasi.

 

Begitulah seteru DPR yang memakan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari 40 hari sejak dilantik pada 1 Oktober DPR belum bekerja! Tak sedikitpun berfikir gaji yang mereka terima adalah uang rakyat. 

 

Menurut data gaji pokok anggota dewan adalah sebesar Rp 15.510.000 sebulan. Ini belum termasuk tunjangan listrik, tunjangan aspirasi, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi dan tunjangan pengawasan. Maka total penghasilan bulanan mencapai Rp 46,1 juta. Penghasilan ini belum termasuk gaji ke-13, dana reses atau istirahat dan honor mengikuti sidang.

 

Jika dihitung penghasilan setahun setiap anggota DPR yang sudah pasti ialah Rp 1 miliar. Mengutip data Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF), Majalah Economist edisi 20-26 Juli 2013 menyebut gaji anggota DPR RI terbesar keempat di dunia dan 18 kali lebih besar dari rata-rata penghasilan rakyatnya.

 

Menakjubkan sekali bukan, uang rakyat sebanyak itu hanya di gunakan untuk menggaji "Sinetron Murahan yang mereka tampilkan". Hal ini juga tak mengherankan karena parlemen Indonesia saat ini memang lebih banyak diisi oleh para "Artis Kondang" dari pada orang-orang yang berintegritas tinggi.