Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak serta Ketersediaan Barang dan Jasa Publik

10th December 2014 , 03:12 AM

Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak serta Ketersediaan Barang dan Jasa Publik | Fiskal.co.id

Sumber Foto: fiskal.co.id

oleh: Kandi Sofia S. Dahlan, MBA, Ph.D.

Anggota Dewan Pembina Asosiasi Fiskal Indonesia

 

Pendahuluan

Pajak masih menjadi sumber pemasukan utama suatu negara dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang berkualitas dan dalam jumlah yang sesuai, bagi masyarakat di negara tersebut. Ketersediaan barang dan jasa publik merupakan indikator dari standar hidup di suatu Negara, sedangkan standar hidup umum dipakai sebagai  alat ukur kualitas hidup masyarakat di Negara tersebut.

 

Pajak itu sendiri telah menjadi bagian dari hidup manusia dari sejak awal sejarah manusia tercatat.Pengertian pajak belum berubah sejak jaman itu, yaitu adanya bagian tertentu dari pendapatan ataupun penghasilan seseorang yang menjadi hak bagi negara ataupun pemerintah.

 

Hal yang menarik dan telah berlaku sejak jaman dulu adalah, meskipun orang mengeluh ketika harus membayar pajak, umumnya mereka tidak mengeluh ketika menikmati ataupun menggunakan barang dan jasa publik yang disediakan oleh negara atau pemerintah. Barang dan/atau jasa publik yang dimaksud adalah seperti: sekolah, jalan raya, pertahanan nasional, perlindungan pemadam kebakaran, jaring pengamat sosial. Ini hanya sebagian dari banyak barang dan jasa publik yang turut disediakan pemerintah, dan dinikmati banyak warganegara, terlepas dari apakah mereka membayar pajak atau tidak.

 

Azas Fairness Sebagai Landasan

Azas yang melandasi pengutipan pajak, sebagaimana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah fairness, atau “azas keadilan”.  Azas ini diturunkan dari prinsip yang berlaku pada penerapan hukum, yaitu bahwa dalam menerapkan hukum,  semua warga negara diperlakukan sama. Terminologi lain yang  juga kerap dipakai untuk menggambarkan fairness ini “equitable treatment”, “unbiased”, “objective” atau “impartial”.  Tentu saja dalam penerapannya, apa yang dirasakan adil bagi satu kelompok masyarakat, belum tentu dirasakan adil bagi satu kelompok masyarakat lainnya. Namun perlu dipahami bahwa hal ini sudah berlangsung sama lamanya dengan sejak konsep pajak diterapkan dalam sejarah manusia.

 

Tinjauan Singkat Kerangka Teori

Dalam upaya untuk memenuhi azas keadilan, ada dua teori perpajakan yang dipakai oleh policymakers , yaitu:

 

  1. The ability to pay theory : Pengenaan Pajak berdasarkan kemampuan membayar
  2. Benefits Received Theory : Pengenaan Pajak berdasakan manfaat yang diterima.

 

Teori  pengenaan pajak berdasarkan kemampuan membayar  mengatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan lebih untuk membayar pajak, harus dikenakan pajak lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk membayar. Dengan kata lain, orang dengan  penghasilan yang lebih tinggi harus membayar lebih banyak pajak dibandingkan dengan orang yang penghasilannya lebih rendah. Kelemahan teori ini: memberlakukan pajak lebih tinggi bagi satu kelompok, dan lebih rendah bagi kelompok lainnya, berpeluang menjadi disincentive bagi masyarakat untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang. Dan dalam jangka panjang, dapat menurunkan peluang penghasilan pajak bagi negara atau pemerintah.

 

Teori  pengenaan pajak berdasarkan manfaat yang diterima mengatakan bahwa pemerintah harus memberlakukan pajak hanya bagi mereka yang menikmati barang ataupun jasa publik yang diseleggarakan dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak. Dengan menggunakan teori ini, hanya mereka yang menggunakan fasilitas publik atau menerima jasa publik saja yang wajib membayar pajak. Sebagai contoh:  pengguna kendaraan bermotor yang memakai jalan tol, membayar pajak ataupun biaya untuk menggunakan fasilitas tersebut. Yang bukan pengguna jalan tol, tidak perlu membayar.

 

Meskipun terdengar sebagai satu solusi yang tepat, teori ini memiliki kelemahan, yaitu: Golongan masyarakat  dengan pendapatan terbatas seringkali merupakan penerima terbesar pada program-program pemerintah, seperti:  dana jaring pengaman sosial, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan lain-lain. Dalam hal ini, tantangan bagi negara atau pemerintah yang menerapkan teori ini adalah: bagaimana masyarakat dengan pendapatan terbatas dapat membayar pajak atas barang dan jasa publik yang mereka nikmati.

 

Dapatkah Pemerintah menetapkan suatu metodologi yang secara tepat dapat mendefinisikan masyarakat yang menjadi sasaran program-program publik ini.

 

Free Riders Problem dan Penyediaan Barang Serta Jasa Publik

Ada satu konsep dalam perekonomian yang dikenal sebagai “free riders problem”.  Ini adalah suatu situasi dimana orang menerima  manfaat dari menggunakan barang dan jasa publik tanpa membayar.   Hal ini menyebabkan dilema sebagai berikut:

 

Jika  terdapat kelompok orang menikmati barang dan jasa publik tanpa harus membayar, atau hanya mengeluarkan pembayaran dalam jumlah yang tidak setara (kecil), maka tidak akan ada insentif untuk mengendalikan demand atas barang dan jasa publik tersebut.  Dampaknya adalah:  orang yang membayar menjadi harus membayar lebih banyak lagi, untuk menutup cost dari demand yang tidak terkendali tadi.

 

Selain itu, menurut konsep “free riders problem” ini, akan amat sulit bagi Pemerintah untuk menentukan siapa yang sebenarnya harus membayar, karena barang dan jasa publik memberi manfaat bagi banyak orang sekaligus. Bagaimana Pemerintah akan memilah siapa yang menerima manfaat dan siapa yang tidak?

 

Dalam prinsip Ekonomi, Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik untuk kebaikan masyarakat sepanjang manfaat dari penyediaan barang dan jasa itu lebih besar dari biaya penyediaannya. Mengukur manfaat dan biaya dari penyediaan barang publik adalah yang sulit, karena manfaat dan biaya yang terjadi tidak dapat dibebankan secara ‘pukul rata’ bagi semua anggota masyarakat.  Namun manfaat yang diterima oleh masyarakat menjadi ukuran standar hidup , misal: tersedianya jalan raya, tersedianya air bersih, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Siapkah masyarakat jika berbagai manfaat ini dihapuskan?

 

Literasi Keuangan

Dalam hal Pemerintah menerapkan pendekatan pengenaan pajak berdasarkan kemampuan membayar (Ability to Pay Theory), maka literasi keuangan menjadi salah satu elemen penting dalam hal meningkatkan kepatuhan pajak.

 

Literasi keuangan didefinisikan sebagai:

 

“ ... the ability to understand how money works in the world: how someone manages to earn or make it, how that person manages it, how he/she invests it (turn it into more) and how that person donates it to help others.More specifically, it refers to the set of skills and knowledge that allows an individual to make informed and effective decisions with all of their financial resource” (Giesler and Veresiu, 2014)[1]

 

Literasi keuangan dimulai dari pengetahuan seseorang mengenai anggaran, yaitu bagaimana mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimilikinya. Prinsip utama yang menjadi fokus proses penganggaran adalah: “berapa banyak dana atau sumber daya yang dibelanjakan”, bukan pada “berapa banyak pemasukan yang diperoleh seseorang”. Dengan demikian, penganggaran lebih merupakan sarana untuk mengendalikan pengeluaran, dan sebagai dampaknya dapat membantu terciptanya kebiasaan smart spending, kebiasan membelanjakan sumber daya keuangan secara cerdas. Dalam hal ini,  goal dari literasi keuangan menjadi selaras dengan goal daripada kepatuhan pajak, yaitu warga Negara harus dapat menganggarkan berapa besar dana yang harus disisihkan untuk membayar pajak. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi dana tersisa untuk membayar pajak.

 

Kesimpulan

Di Indonesia saat ini, sistem pengenaan pajak yang berlaku adalah berdasarkan kemampuan membayar, dengan mekanisme administrasi pajak berdasarkan pada voluntary compliance. Berdasarkan mekanisme ini,  negara mengandalkan masyarakat untuk melaporkan pendapatannya secara bebas dan sukarela, melakukan penghitungan kewajiban pajaknya secara benar dan mengembalikan laporan pajak secara tepat waktu.

 

Literasi keuangan menjadi salah prasyarat pemahaman masyarakat untuk mengalokasikan porsi pembayaran pajak pada anggaran keuangannya. Sedangkan kemampuan menganggarkan pengeluaran hanya dapat tercapai pada masyarakat yang financially literate. Lebih jauh lagi, pada financial literacy, masyarakat memiliki pemahaman mengenai etik dan moral, yaitu adanya prinsip-prinsip yang mengusung kebaikan dan menjauhi keburukan dalam menjalankan kehidupan ini. Prinsip-prinsip etik dan moral ini menjadi penting sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas-aktivitas perekonomian.  

 

Sumber rujukan 

[1] Giesler, Markus; Veresiu, Ela (2014). "Creating the Responsible Consumer: Moralistic Governance Regimes and Consumer Subjectivity". Journal of Consumer Research 41 (October): 849–867

____________

Makalah ini disampaikan dalam Diskusi usai acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Fiskal Indonesia (DPD AFI) DI. Yogyakarta pada Sabtu, 13 Desember 2014 di Kampus UGM Yogyakarta