Papa Alih Saham, Andai Novanto Secanggih Zuckerberg

4th December 2015 , 06:12 AM

Papa Alih Saham, Andai Novanto Secanggih Zuckerberg | Fiskal.co.id

Sumber Foto: bombastis.com

Apa yang membuat manusia tampak mulia dan bajingan, hanya satu : amal.  Mereka yang tampak mulia terlihat memiliki banyak amal, dalam prinsip ekonomi para fisiokratis, berikan orang orang yang bukan haknya secara cuma-cuma, sehingga mereka kejatuhan "rezeki runtuh" dan nilainya akan sangat lebih terasa bagi orang orang tersebut, saat tahu ada dermawan yang menyerahkan hak nya untuk mereka. 

Ini berbeda misalnya dengan CSR, suatu kewajiban dari koorporat dan perseorangan yang menyisihkan bagian dari kekayaannya karena pembatasan UU, bahkan lebih dari itu, UU mewajibkan suatu kekayaan terpangkas otomatis dalam bentuk pajak. Kepemilikan dalam hal ini sudah dijatah negara, walau suatu koorporat dan perseorangan merasa berhak pada potongan tersebut.

Namun, sayangnya orang dikategorikan mulia bukan karena membayar pajak atau melakukan CSR, dia tampak mulia apabila telah memberikan hak bersihnya setelah potong pajak, dan potong CSR. Menegaskan bahwa dalam sisi lain, penilaian manusia pada "amal" terpolusi pula oleh keserakahan.

Amal yang serakah, yang terus memotong hak hak para pekerja keras. Dan masyarakat yang serakah, yang berharap penderma memiliki kantung bolong, di mana mereka bisa menikmati jatuhan rezeki itu secara cuma-cuma.

Padahal pajak sendiri merupakan derma, amal, CSR pun merupakan derma pula amal. Akan lebih baik apabila kekayaan Anda didermakan melalui pajak atau CSR, sebagaimana ungkapan John Mc Manus kolumnis Irish Times pada kritiknya ke Facebook. "Lebih baik si Mark bayar pajak, daripada jadi philantropis." Karena nilai dari pajak, tentu saja lebih besar dari sekedar menderma uang secara selektif dan terukur sebagai bagian dari bisnis yang menguntungkan

Baru baru ini kita diterpa kabar bahwa Mark Zuckerberg sang raja diraja Facebook memberikan 99 persen saham kepemilikannya di Facebook untuk suatu yayasan derma. Yayasan yang ditujukan untuk demokrasi, kesetaraan (termasuk hak hak LGBT), serta penanggulangan penyakit. Akan halnya yayasan tersebut masih berbentuk perusahaan (LLC). Tidak ayal para pemerhati pajak pun mengomel, amal sih amal, inimah amal-amalan, walau jadi amal beneran..

Bagaimana tidak, dengan keuntungan saham yang kena pajak, lalu masuk ke dalam skema perusahaan non profit, maka pihak pajak AS akan kehilangan sejumlah besar target mereka dari Facebook. Walau pada akhirnya Zuckerberg bisa menolak bahwa keuntungan perusahaan non profit ini pun masih bisa dipajaki, tapi satu hal yang di mafhum orang, adalah Zuckerberg dengan LLC nya masih menjadi pengendali sebagian besar dari uang Facebook. 

Jika pajak adalah bentuk amal manusia, yang walau dikecam oleh Einstein sebagai sesuatu yang tak logis, maka Zuckerberg sejatinya telah menghindari amal, dia tidak ikhlas uang terpangkas oleh negara, dia ingin mengatur sendiri berapa bagiannya yang mesti dipangkas seraya menikmati citra sebagai philantropis, sebagaimana Mr Warren Buffet, atau Mr Bill Gates.  Namun siapa yang sanggup salahkan Zuckerberg? Ini kecerdikannya, ini harga yang pantas dari lemahnya aturan aturan negara yang mengatur pajak. Tidak ada rakyat AS yang dirugikan dari tindakan Zuckerberg, karena ini bukan pelarian modal, ini hanya manajemen fiskal yang text book.

Sementara di Indonesia berlangsung kisah saham lainnya. Bukan pengalihan saham, melainkan pengutipan saham. Yang bisa menjelaskan kategori manusia kedua yang terlihat bajingan di tengah orang banyak. Karena mencoba merebut saham dari perusahaan pertambangan publik bernama Freeport, pertambangan yang semestinya milik rakyat namun dalam konsensi asing, pula perusahaan yang termasuk alpa membayar dividen pada pemerintah sejak 2012.

Kasus yang dikenal sebagai "Papa Minta Saham," yang melibatkan nama besar Ketua Parlemen di Indonesia, Setya Novanto. Terbongkar karena upaya perekaman oleh Direktur perusahaan tambang tersebut. Isi rekamannya sangat panas, bernas, bahkan membawa beberapa nama kunci pemerintahan. Namun tujuan akhir pembicaraan tersebut berujung satu pangkal : keserakahan, dan tidak ada urusan dengan amal.

Kasus ini masih bergulir di tengah masyarakat, masih liar, masih belum ada klimaks, berbarengan pula dengan mundurnya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan karena merasa gagal mengumpulkan target pajak.

Pada negara yang sedang morat marit membangun, membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan kekurangan uang pajak, lalu pada akhirnya berharap melakukan defisit fiskal dengan jalan hutang dan obligasi luar negeri. Setya tidak ayal menjadi bulan-bulanan publik, namanya tercoreng, begitupun lembaga legislatif yang dipimpinnya.

Ah seandainya baik Setya dan nama nama yang disebut dalam rekaman membicarakan kisah amal, kisah saham yang menjadi amal tentu ceritanya beda. Misalkan Setya bicara tentang kutipan saham demi amal membentuk yayasan amal penyakit jantung anak, kutipan saham demi pendidikan pulau terluar, kutipan saham demi membangun koperasi di Papua, kisahnya beda. Ceritanya bakal beda, walau realitasnya adalah penguasaan uang oleh segelintir orang.

Yang terpenting adalah citranya, nama nama harum karena memaksa Freeport beramal lewat saham, memaksa presiden beramal lewat Freeport, walau keuntungan pengelolaan amal tersebut adalah hal yang berbeda, bagi rakyat yang penting amal.

Tapi pejabat pejabat kita tidak secanggih Zuckerberg. Dan kita berharap mereka tidak perlu secanggih itu.***Red