Musuh Terbesar Jokowi bag 2 : Ummat Islam Tanpa Ekonom

29th December 2015 , 07:12 PM

Musuh Terbesar Jokowi bag 2 : Ummat Islam Tanpa Ekonom | Fiskal.co.id

Sumber Foto: Fiskal.co.id

Di Indonesia, jangan pernah Anda mimpi mau jadi presiden dan sukses melalui bulan pertama memerintah, jika tidak mengamankan dukungan dua organisasi keIslaman terbesar di dunia dengan gabungan anggota mencapai ratusan juta orang, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Meskipun Anda sekuler, gnostik, bahkan Atheis yang brilian dalam politik dan pemikiran, memiliki dukungan hebat para pakar pemerintahan, mendapat sokongan jenderal dan purnawirawan, berlindung di balik tuah Pancasila dan konstitusi negara dan segala kekuatan formal yang tersedia, kedua organisasi tersebut tidak bisa dijadikan lawan, karena Anda akan berakhir dengan kekalahan.

Penulis tidak ingin melebihkan kemampuan dua organisasi tersebut, yang tentunya bisa mengalami masa surut. Tapi adalah fakta baik NU dan Muhammadiyah merupakan peletak batu pertama dari Indonesia merdeka. Keduanya adalah Indonesia, namun Indonesia bukan hanya keduanya. Tanpa keduanya Indonesia tidak pernah ada, walau demikian tanpa Indonesia pun keduanya bisa tetap ada. Organisasi agama terikat dalam keabadian iman, sementara negara berada dalam ikatan kontrak sosial yang bisa lepas kapanpun rakyatnya mau. 

Dan walaupun direstui para klerik menjadi negara sekuler, Indonesia tidak bisa melepaskan establishme religi pada konstitusinya. Namun, karena berpikir terlalu sekuler, sila pertama Pancasila sering disederhanakan menjadi cukup munculkan saja Kementerian Urusan Agama, yang pada akhirnya kementerian bisa merasa berpikir "Aku bebas dari cengkeraman agama" yang ternyata merupakan pemikiran yang salah.

Anda tentu pernah dengar cerita bahwa program KB Menteri Negara Kependudukan yang dimulai di era 80an mandeg, lalu program transmigrasi yang dimulai di era yang sama juga tertahan? Rakyat tidak mau ikutan, tidak mau dengar apapun pendapat pemerintah dengan ahli dan pakarnya. Lalu, pemerintah ambil jalan pintas, mendekati tokoh agama, mendatangi pesantren-pesantren, hasilnya kelar. Dukungan tokoh agama mewujud segera menghubungkan keinginan pemerintah dengan sambutan rakyat.

Dengan demikian pemikiran di Indonesia bahwa cukup Menteri Agama yang mengurus orang orang religius adalah salah. Kesalahan utama karena terlalu sekuler, terlalu menyederhanakan dogma Islam yang dianut mayoritas rakyat Indonesia. Dogma yang dianut sebagian besar muslim bahwa "Islam mengatur semua hal", dan ini memaksa muslim akan mendekati para sarjana, pakar, ulama Islam, demi mencari hukum Islam untuk semua hal, agar mereka merasa aman ber-KB tanpa dosa, transmigrasi tanpa dosa, main valas tanpa dosa, ikut BPJS tanpa dosa, twitteran tanpa dosa.

Apa Itu Ummat?
Dan siapapun calon presidennya pada 2014 lalu, mereka berlomba-lombalah sowan pada Kyai dan Ulama terutama dari dua organisasi tersebut, membawa konsep pembangunan masing-masing dan berharap restu serta dukungan, tidak terkecuali Joko "Jokowi" Widodo yang kini menjadi presiden RI. Walau demikian kedua organisasi Islam tersebut tidak melakukan distingsi ego kelompok berkenaan dengan lobi lobi calon penguasa. Keduanya hanya "menitipkan ummat Islam", pada siapapun yang memimpin.

Akan halnya, yang membingungkan setiap politisi adalah penafsiran tentang apa mahluk bernama "ummat" itu. Apakah Ummat di dekati melalui pendekatan material religi dengan cara memfasilitasi semua kegiatan keagaamaan khususnya Islam, misalkan memberi kuota haji lebih banyak dari pemerintah sebelumnya? Apakah ummat itu juga suatu abstraksi, suatu konsep ikatan kebatinan yang perlu didekati dengan emosi, sebagaimana Jokowi merespon ummat dalam kaitannya dengan sisi emosional melalui hari Santri?

Bukan demikian, ummat adalah crowd alias kerumunan. Setiap kerumunan punya agenda masing-masing, mereka berkumpul tampak bersama itu karena dipersatukan oleh jadwal yang mengharuskan mereka menjadi satu jamaah (kelompok), misal dalam sholat, haji, sadaqah, zikir, pengajian, dst. Mengapa ummat merupakan kumpulan  individualis tanpa bentuk? Karena ada dogma bahwa setiap muslim akan dihakimi di hari kiamat membawa amalan masing masing, bukan amalan berkelompok.

Sejatinya, ini merupakan negasi dari keberadaan setiap organisasi Islam, bahkan termasuk Muhammadiyah dan NU, karena keduanya tidak bisa menjadi penentu masuk surganya seorang muslim pada saat dirinya dihakimi di padang masyhar.

Walau demikian NU dan Muhammadiyah bukan kelompok unitas sektarian, karena NU sekedar mempersatukan muslim dalam suatu amalan (kerja religi) semata, seperti pengalaman tradisi keagamaan ahlussunah waljamaah. Sementara Muhammadiyah lebih aktual mempersatukan muslim untuk beramal melalui lembaga kesehatan, pendidikan, perbankan, ekonomi dst. Baik NU dan Muhammadiyah. Tidak ada kecenderungan keduanya mengkorup anggotanya menjadi budak budak kultural tanpa kemerdekaan pribadi, atau menentukan nasib anggotanya masuk surga atau tidak.

Dan ini menjelaskan pula adanya gerakan keagamaan yang bersifat unitas sektarian, yang menghapus kondisi individualis ummat Islam. Membuat muslim  menjadi zombie zombie yang tidak merdeka. Karena ditakuti surga dan neraka dari pemukanya, sehingga pilihan pilihan muslim yang semestinya merdeka, seperti pilihan berpolitik, berekonomi, dan berorganisasi, hilang atau dibatasi. Kaum muslim zombie ini ada yang tidak nyaman ber-Indonesia. Mereka mengkafirkan Indonesia karena itu perintah organisasinya. Menolak demokrasi, menolak kebhinekaan, menjadi golongan ambisius yang selalu ingin dilayani, dikedepankan, dan meneror golongan non unitas lainnya secara fisik.

Nasionalisme Usang
Adalah benar apabila Pemerintah tetap mendukung organisasi Islam non sektarian, dan menolak berkerjasama dengan organisasi Islam sektarian. Namun pemerintah mesti berusaha membatasi dan mengawasi gerak organisasi muslim sektarian, karena kecenderungan untuk merongrong segala program pembangunan dan ekonomi rakyat Indonesia, misalkan ada selebaran atas nama kelompok sektarian yang menjelek-jelekan program pemerintahan, dan sejauh yang penulis baca yang paling banyak diserang adalah progam BPJS kesehatan, barangkali karena manfaatnya di mata rakyat ikut memperkuat ikatan nasionalisme rakyat indonesia. 

Dan tidak kalah penting, adalah pemerintah mesti menginstal ulang alam pemikiran para muslim (baik sektarian atau tidak) yang terkadang mengawang terlalu jauh ke abad 20. Pemikiran nasionalistik mereka masih terjebak dalam kondisi nasionalisme konsolidatif, di mana setiap golongan dan kelompok harus saling rebut kekuasaan untuk mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Padahal kenyataan yang mereka hadapi setelah berkuasa di abad 21, adalah sama, mereka dipaksa menjadi ekonom Keynesian, mesti mengenal apa itu agregat demand, apapun ideologi sektariannya. Mereka akan dihadapkan dengan tantangan menjaga pertumbuhan, membuka investasi, mengatasi triple defisit, dan mencarikan jalan keluar untuk krisis energi di masa depan.

Mau rebut negara demi membangun negara sesuai dengan ideologi kelompok, sudah ketinggalan 10 tahun mas. Karena ini adalah eranya Nasionalisme Partisipatif. Di mana setiap gerombolan yang mengaku cinta ummat Islam dalam suatu negara, tidak usah repot mengejar kekuasaan, atau mencegah orang tidak seiman berkuasa. Karena justru kekuasaanlah yang mendatangi mereka dengan sendirinya. Syaratnya satu, cakap memimpin suatu daerah sebagai percontohan sikap partisipatif pada rakyat Indonesia.

Oleh karena itulah menarik apabila partai politik agama yang penulis pikir sangat sektarian seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, melepas jubah perangnya, jubah primodialnya, lalu mengelurkan tangan kerja sama dengan presiden Jokowi yang notabene dibenci oleh pengikut partai tersebut. Namun, rasa heran berkurang setelah mengetahui bahwa presiden PKS, Sohibul Iman merupakan seorang ekonom pula ekonom alumni  negara paling partisipatif rakyatnya sedunia, Jepang. Sodoran tangan PKS, memperlihatkan kesungguhan Sohibul pribadi kepada pendukungnya untuk meninggalkan kejumudan nasionalis konsolidatif, dan mendukung pemerintah, entah dengan mengkritiknya, dan minimal menghentikan serangan personal pada pribadi Jokowi.

Tantangan besar setiap pemerintahan, dan kini menjadi tantangan besarnya Jokowi, adalah mengajak ummat Islam untuk menjadi ekonom. Mendengarkan para ekonom sebagai ustad, ulama, kyai sampingan mereka. Bahkan bila perlu sesekali para ekonom di latih memberi khutbah jum'at. Hafalkan doa-doa khutbah, lalu paparkan program progam fiskal pemerintahan, tantangannya, dan partisipasi ummat Islam di dalamnya.

Jokowi juga mesti merubah sikap golongan Islam nasionalis konsolidatif yang tahunya turun ke jalan teriak teriak minta jatah pembangunan, sambil bawa pentungan menjadi golongan partisipatif yang meminta kerjaan untuk membangun. Beritahu mereka bahwa nasionalisme di mana Soekarno bertarung dengan Natsir, Hatta yang bertarung dengan Kasman, Soeharto yang perang dingin dengan Gus Dur dan Hamka, sudah selesai, sudah usai, bubar semuanya bubaar!!

Di atas semua ini, penulis berharap para ahli yang muslim di Kementerian Jokowi, khususnya Kementerian Keuangan,  Badan Kebijakan Fiskal, para pakar perpajakan, mau blusukan ke pesantren-pesantren, minta diajari zikir wirid cara khutbah Jum'at sekaligus pertukaran akses pada ummat disetiap kesempatan Kyai menggalang massa, minta waktulah barang setengah jam, presentasi pada ummat Islam dengan cara menarik minat, bahwa mereka miskin karena suatu alasan, dan kaya karena suatu alasan berkaitan dengan kelemahan melihat peluang ekonomi, dan rendahnya partisipasi pada program pemerintah.

Bukan karena sunninya, syiahnya, NU nya, FPI nya, atau tetek bengek nggak nyambung lainnya.***Ferren