Kemenkeu: Pajak Online Harus Mengacu Standar Internasional

Kemenkeu: Pajak Online Harus Mengacu Standar Internasional

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/04) memaparkan bahwa standar internasional dalam pajak online harus ditetapkan. Karena jual beli online ini sudah melintasi antar negara.

"Harus ada standar internasional, dulu masih gamang soal ini. Jadi standar internasional diberesin dulu. Kalau sudah baru kami tentukan pajaknya,"  jelasnya,standar ini diperlukan menurut Bambang agar tidak ada perebutan wilayah pajak. Ambil contoh dalam kasus pajak berkaitan pembelian pihak Indonesia kepada barang dari Amerika Serikat.

"Pajaknya dikenakan di Indonesia atau Amerika Serikat atau dikenakan ke pembeli atau penjual. Itu saja sudah panjang. Makanya diselesaikan dulu internasional untuk digital economy," Tambahnya seraya berharap standar ekonomi digital ini bisa memudahkan pemerintah menghitung besaran pajak jual beli online.

Bambang pun menengarai kini negara-negara G20 juga ikut membahas pajak online ini sebagai bagian penting memajaki aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak negara.

"Digital ekonomi menjadi subjek pembahasan di G20. Sebab bukan hanya Indonesia yang konsen masalah ini, tapi dunia," ungkapnya.***Fey (sumber Metronews)