Peraturan Pajak KIK-DIRE Akan Segera Rampung

Peraturan Pajak KIK-DIRE Akan Segera Rampung
google

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro memastikan peraturan terkait pajak KIK-DIRE akan segera selesai karena sudah memasuki tahap final.

 

Sebelumnya pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200 Tahun 2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan.

 

Dalam revisi permen ini, pemerintah akan mengatur penurunan besaran pajak jual untuk instrumen Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK (DIRE-KIK) agar bersaing dengan negara-negara lain.

 

"Satu PP yang kita harus perbaiki supaya kompetitif dengan negara lain. PPh (Pajak Penghasilan) finalnya (yang nanti akan dirubah dalam PP tersebut)," ujar Bambang di Jakarta, pekan lalu.

 

Sayangnya, Menkeu Bambang tak mau menyebutkan berapa angka penurunan PPn untuk KIK-DIRE. Dia hanya memastikan bahwa insentif ini diyakini bisa menarik investasi. "Yang penting turun, pokoke turun, kompetitif pokoknya," papar menkeu.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad. Muliaman mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penurunan pajak jual KIK - DIRE hampir rampung. " Ini (insentif pajak) sudah final. Sudah negosiasi dengan Ditjen Pajak 1 persen saja. Kemungkinan PMK di akhir bulan sudah selesai, semua materi tinggal drafting,"ungkap Muliaman, senin,4/1/2016.

 

" KIK - DIRE potensinya besar betul. Sekarang ada Rp30 triliun, tetapi di sana (Singapura). Sekarang saya kira kita berharap mereka bisa membawa pulang, tetapi juga mengundang yang lain,"imbuhnya. *** kny (inilah, indopremier)